Kemenkumham sumbar tekankan netralitas pada pilkada 2018

Padang, (Antaranews Sumbar) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat (Sumbar), menekankan netralitas bagi pegawai Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) serta Rumah Tahanan Negara (Rutan) terkait pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) bagi empat daerah pada 2018.

"Sesuai arahan kementerian, netralitas menjadi penekanan khusus pada Pilkada serentak 2018, ini dilakukan agar tidak ada oknum-oknum yang mengambil "kesempatan," kata Kepala Kanwil Kemenkumham Sumbar Dwi Prasetyo Santoso, didampingi Kepala Divisi Pemasyarakatan Sunar Agus, di Padang, Minggu.

Sebelumnya, Pilkada 2018 akan dilangsungkan oleh empat kota yaitu Padang, Padangpanjang, Pariaman, dan Sawahlunto.

Ia mengatakan mekanisme pengawasan sudah disiapkan untuk mengantisipasi terjadinya pelanggaran.

Selain pengawasan, Kemenkumham Sumbar saat ini juga tengah melakukan persiapan untuk mendukung kesuksesan Pilkada.

"Saat ini kami masih mendata berapa warga binaan yang akan menjadi pemilih, data itu akan dikoordinasikan dengan Komisi Pemilihan Umum," katanya.

Secara teknis nanti, lanjutnya, KPU akan memverifikasi syarat dan kelengkapan untuk dapat memberikan hak pilih seperti memiliki KTP-e atau kelengkapan lain.

Sedangkan Sunar Agus, mengatakan dalam setiap pemilihan pihaknya bersifat memfasilitasi.

Salah satunya memfasilitasi jika KPU memberikan sosialisasi tentang Pilkada kepada warga binaan, dengan menyediakan tempat dan lainnya.

Hal yang sama juga akan dilakukan pada hari pencoblosan, momen waga binaan menggunakan hak pilihnya.

"Biasanya pencoblosan dilakukan di Lapas dengan mendirikan Tempat Pemungutan Suara (TPS), namun ini tergantung kebijakan KPU di masing-masing daerah nanti," katanya.

Nantinya juga akan dilakukan penunjukan pegawai Lapas atau Rutan yang bertugas di TPS.

"Prinsipnya kami siap mendukung serta menyukseskan pelaksanaan Pilkada 2018 ini sesuai kewenangan yang dimiliki," kata Dwi.*