Pemkot Solok Peroleh Bantuan Tiga Unit Alsintan

id alsintan

Pemkot Solok Peroleh Bantuan Tiga Unit Alsintan

Anggota DPR RI Komisi IV Hermanto didampingi Wawako Solok Reiner menyerahkan bantuan alat mesin pertanian kepada kelompok Tani di Kota Solok, Rabu (9/8). (Antara Sumbar/Tri Asmaini)

Solok, (Antara Sumbar) - Pemerintah Kota Solok, Sumatera Barat, menerima bantuan alat mesin pertanian (alsintan) dari Anggota DPR RI Komisi IV Hermanto untuk digunakan dalam mendorong daerah itu mempertahankan swasembada pangan.

"Kita menyerahkan tiga unit traktor tangan, mesin tanam, mesin panen, dan pompa air. Pemberian alsintan ini sebagai salah satu wujud kehadiran dan kepedulian kami dalam bidang pertanian," kata Hermanto di Solok, Rabu.

Ia menjelaskan karena dana yang terbatas, alsintan belum bisa dialokasikan ke semua daerah di Sumbar. Pembagian alsintan baru berdasarkan usulan kelompok tani yang benar-benar membutuhkan.

Alat mesin pertanian saat ini suatu kebutuhan pokok bagi petani, karena bagian dari modernisasi sistem pertanian yang beralih ke tenaga mesin.

Jika semua daerah sudah swasembada pangan maka ke depan tidak boleh lagi mengimpor pangan, atau setidaknya dapat mengurangi impor.

Ia mengatakan konsep kedaulatan pangan adalah masyarakat dapat mengonsumsi pangan yang diproduksi sendiri, bukan yang didatangkan dari negara lain.

Karena itu secara nasional kata dia, ada tiga program pertanian yang sedang difokuskan pemerintah yaitu produksi beras, jagung, dan kedelai.

Tiga komoditas pangan ini menjadi target swasembada pangan 2017, dan harus bisa meningkat dan mencapai target pada 2018.

Untuk mencapai sasaran pangan ini, petani terus didorong agar meningkatkan produksi tentunya dibarengi peningkatan teknologi pertanian.

"Jika ada kendala di lapangan petani bisa menyampaikan aspirasi untuk ditindaklanjuti di pusat. Karena fokus kita saat ini memperjuangkan pertanian dan pangan," ujarnya.

Ia berharap bantuan yang diberikan ini dapat dimanfaatkan dengan baik. Jangan sampai ada penyalahgunaan alsintan untuk kepentingan pribadi, monopoli atau malah tidak digunakan. (*)