Kemendagri: Smart City Jangan Jadi Proyek Pemborosan

id Smart City

Kemendagri: Smart City Jangan Jadi Proyek Pemborosan

Ilustrasi - Smart City. (cc)

Makassar, (Antara Sumbar) - Kementerian Dalam Negeri mengharapkan pengembangan kota pintar (smart city) di berbagai daerah dapat meningkatkan pelayanan masyarakat, bukan sekadar sebagai proyek yang memboroskan anggaran.

"Saat ini banyak permohonan daerah untuk membangun smart city," kata Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Diah Indrajati, dalam "Indonesia Smart City Summit 2017: Gerakan Menuju 100 Smart City", di Makassar, Sulsel, Senin.

Namun sayangnya, lanjut dia, belanja sistem informasi hanya jadi sebuah pemborosan keuangan daerah dengan total belanja teknologi informasi mencapai Rp40 triliun, dan Rp8 triliun di antaranya untuk belanja bandwidth.

Seharusnya, ujar dia, implementasi tidak sekadar proyek, tetapi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga warga merasa nyaman hidup di kota tersebut.

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara melalui tayangan video mengatakan pengembangan smart city tidak bertujuan untuk bagaimana membeli teknologi, tetapi yang penting adalah bagaimana meningkatkan nilai tambah suatu kota.

"Kalau begitu nanti yang untung vendor, mereka jual komputer, aplikasi, jaringan dan seterusnya. Jadi kita harus punya strategi agar infrastruktur smart city itu memiliki nilai tambah daerah dan nasional, jadi harus punya road map atau peta jalan," katanya.

Ia menegaskan, sesuai tuntutan zaman, 10-15 tahun ke depan harus terbentuk 100 smart city pada sekitar 500 kabupaten dan kota di Indonesia.

Namun, menurutnya, smart city tersebut harus merupakan konsep yang benar termasuk mengubah perilaku aparat pemda yang mampu melayani warganya.

Direktur Jasa TI Lintasarta, penyedia platform smart city, Arya N Soemali mengatakan, pihaknya menyediakan sarana pendukung untuk implementasi smart city yang bersifat terintegrasi dan terkolaborasi sehingga jauh lebih efisien.

"Sarana ini justru akan mengurangi pemborosan. Tiap daerah tidak perlu harus membangunnya sendiri-sendiri, mengimpor infrastruktur, sewa server perangkat komputer, beli aplikasi, sewa SDM dari luar sendiri-sendiri yang menghabiskan anggaran masing-masing, tapi cukup dengan platform kami," katanya lagi. (*)