Padang (ANTARA) - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sumatera Barat (Sumbar) Syukriah mengingatkan para kepala daerah di provinsi itu untuk menyesuaikan dan mempedomani kekuatan fiskal dengan rencana pembangunan yang akan dilakukan.
"Penting sekali memahami setiap rencana pembangunan yang disusun menyesuaikan kerangka fiskal yang terukur dan realistis," kata Kepala DJPb Provinsi Sumbar Syukriah saat memberikan masukan pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) tingkat provinsi di Padang, Kamis.
Menurut Syukriah, Provinsi Sumbar bersama kabupaten dan kota lainnya tidak kekurangan ide mengenai pembangunan yang akan dilaksanakan. Hanya saja ide itu perlu diselaraskan dengan kekuatan fiskal yang ada.
"Pertanyaannya, apakah ide-ide ini terkoneksi dengan kapasitas fiskal?," kata Syukriah.
Setiap rencana pembangunan yang akan disusun harus memerhatikan kekuatan finansial seperti potensi pendapatan asli daerah (PAD). Termasuk pula aspek digitalisasi dan konektivitas antarwilayah.
Dalam Musrenbang itu, terdapat banyak gagasan yang akan dilakukan di antaranya pembangunan smelter kapur, refinery crude palm oil (CPO) atau minyak kelapa sawit mentah, pembangunan gudang lintas provinsi, hingga Rumah Sakit Trauma Center hingga gedung olahraga. Proyek-proyek ini diharapkan menjadikan wilayah perbatasan sebagai simpul industri penghubung Provinsi Sumbar dan Provinsi Jambi.
Sebelum memulai pembangunan tersebut, ia menekankan pentingnya menyiapkan strategi pembiayaan yang terjadwal, dan berbasis peningkatan PAD melalui logistik dan energi.
Dalam Musrenbang itu, Kota Padang Panjang menegaskan identitasnya sebagai kota pendidikan dengan rencana membangun sekolah internasional kerja sama dengan Sekolah Garuda. Termasuk pula wacana pembangunan pabrik susu seperti Cimory hingga usulan exit tol tambahan dan penerapan smart city transportation.
Banyaknya rencana atau usulan pembangunan yang akan dilaksanakan 19 kabupaten dan kota, DJPb menyarankan agar adanya integrasi ekologi dan aspek ekonomi. Tujuannya agar proyek energi hijau bisa membantu memperkuat PAD.
"Yang perlu diingat juga, proyek lingkungan dan pendidikan harus memiliki proyeksi manfaat fiskal jangka panjang," ujar dia.
Terakhir, Syukriah menyarankan agar seluruh potensi yang disampaikan masing-masing daerah dirangkai dalam satu skema fiskal yang tematik dan terpadu. Mulai dari sampah hingga ekonomi hijau.
"Penting juga memahami bahwa tidak cukup hanya membangun. Kita harus memastikan setiap proyek yang dikerjakan menciptakan nilai tambah fiskal," pesan dia.
