Pejabat: Pilkades Picu Potensi Konflik di Sawahlunto

Sawahlunto, (Antara Sumbar) - Pelaksanaan Pilkades serentak 2017 di Kota Sawahlunto, Sumatera Barat, berpotensi memicu terjadinya konflik antar pendukung, sehingga membutuhkan perhatian serius bagi semua pihak.

"Potensinya lebih tinggi bila dibandingkan tahun sebelumnya, diduga kuat hal itu akibat tingginya tingkat kepentingan para calon baik secara pribadi maupun yang berhubungan dengan keinginan untuk mengembangkan desanya," kata Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah setempat, Adriyusman di Sawahlunto, Kamis.

Sebagian besar, lanjutnya berhubungan erat dengan adanya ambisi pribadi untuk memanfaatkan peluang peningkatan kesejahteraan jika berhasil menjabat sebagai kepala desa, karena adanya pengalokasian dana desa dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

"Kondisi tersebut membuka peluang untuk memperoleh gaji yang cukup besar bagi mereka, yang kemudian tumbuh menjadi bentuk ambisi untuk meraih kekuasaan," ujarnya.

Menyikapi hal itu, pihaknya telah mencoba untuk melakukan pendeteksian dini terhadap kemungkinan munculnya konflik lebih besar yang dapat merusak seluruh tahapan pemilihan sehingga tidak mencerminkan azas demokrasi.

Karena, tambahnya kondisi itu dikhawatrikan semakin meluas hingga memecah belah rasa persatuan dan kekeluargaan dalam kebhinekaan yang telah terjalin selama ini serta mampu menurunkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing masyarakat secara mikro bagi masyarakat desa itu sendiri.

Menurutnya, dalam penanganan setiap permasalahan yang timbul pihaknya sangat berhati-hati dalam melakukan antisipasi serta melaksanakan pemantauan dari tingkat paling bawah, yakni masyarakat desa itu sendiri.

Ia mengimbau seluruh masyarakat sembilan desa yang akan melaksanakan pilkades serentak agar dapat menjaga kondusifitas serta integritas tahapan pemilihan hingga pelaksanaan pemungutan suara langsung.

"Patuhi setiap aturan yang ada karena pemilihan ini sangat mebutuhkan kedewasaan dalam berdemokrasi serta memiliki peran strategis dalam menentukan arah pembangunan masyarakat desa itu sendiri," kata dia.

Ia juga mengingatkan bagi calon kepala desa non aktif tidak menggunakan fasilitas kedinasan untuk kepentingan pribadi selama menjalani cuti kampanye.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri menyatakan pemerintah menginginkan stabilitas politik dalam negeri terjaga sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi.

"Kondisi yang diharapkan adalah stabilitas yang mampu mendorong ekonomi, terpeliharanya kebhinekaan Indonesia serta terwujudnya partisipasi masyarakat di berbagai bidang," kata Tjahjo Kumolo.

Sebanyak sembilan desa yang tersebar di empat kecamatan kota itu akan melaksanakan pilkades serentak untuk tahap pertama pada 27 April 2017.

Sembilan desa tersebut masing-masing Desa Silungkang Oso, Desa Silungkang Tigo, Desa Taratak Bancah, Desa Pasar Kubang, Desa Kubang Utara Sikabu, Desa Sikalang, Desa Salak, Desa Talawi Hilir, dan Desa Tumpuk Tangah. (*)