Legislator Padang: Berantas Pungutan Liar oleh Warga

Padang, (Antara Sumbar) - Sekretaris Komisi I DPRD Kota Padang, Sumatera Barat, Jumadi mengatakan, pemerintah harus proaktif dalam memberantas pungutan liar yang dilakukan oleh oknum warga atau masyarakat.

"Pemberantasan pungli jangan hanya dilakukan di dalam struktur pemerintahan saja, sedangkan di masyarakat hal itu masih 'menjamur'," katanya di Padang, Rabu.

Ia menyebutkan, jika terdapat laporan terkait pungutan liar oleh oknum masyarakat sebaiknya pemerintah segera menindaklanjuti dan meresponnya.

"Jangan sampai masyarakat merasa terbebani, apalagi jika sudah melapor tidak juga diproses laporannya," ujarnya.

Ia mengharapkan ketegasan dari pemerintah setempat dan meminta kepada masyarakat segera melaporkan jika mengetahui adanya pungutan itu.

Sebelumnya, salah seorang warga Padang, Riri mengatakan, dirinya didatangi sejumlah pemuda ketika akan membangun di komplek Simpang Empat, Kelurahan Air Pacah, Kecamatan Koto Tangah.

Para pemuda tersebut meminta uang setiap kali ada truk masuk mengangkut material mulai dari Rp50 ribu hingga Rp150 ribu.

Ia mencoba mengomunikasikan hal itu ke kantor lurah setempat namun tetap saja warga yang sedang membangun di komplek tersebut dimintai pungutan.

Sementara itu, pengamat bidang ekonomi pembangunan dari Universitas Andalas (Unand) Padang, Prof Werry Darta Taifur berharap pemberantasan praktik pungutan liar tidak hanya di lingkungan pemerintahan tapi juga di kalangan warga.

Ia menilai pungutan liar seperti telah menjadi kebiasaan untuk mendapatkan atau menyelesaikan persoalan lewat jalan pintas.

"Praktik seperti parkir liar dalam perdagangan dan sebagainya juga harus jadi bagian Tim Saber Pungli untuk memberantasnya," ujarnya. (*)