PPP-KPK akan Teken Pakta Integritas Antikorupsi

Jakarta, (Antara) - Wakil Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPR Ahmad Yani mengatakan partainya akan melakukan kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam membangun pakta integritas antikorupsi. "Kami akan membuat pakta integritas antikorupsi dengan KPK karena saat ini korupsi sudah sangat memprihatinkan," kata Ahmad Yani melalui pesan elektronik diterima di Jakarta, Senin. Anggota Komisi III DPR itu mengatakan pakta integritas itu akan disebarluaskan kepada pengurus DPP, anggota DPR, DPRD, gubernur dan bupati yang berasal dari PPP. Menurut dia, PPP sebagai salah satu partai Islam harus memberi contoh dan menjadi lokomotif dalam pemberantasan korupsi. "Karena itu, PPP akan menggandeng KPK. Saat ini kami sedang mengatur waktu kapan penandatanganan pakta integritas dengan KPK itu bisa dilakukan," ujarnya. Ahmad Yani mengatakan PPP akan memberikan dukungan penuh kepada KPK untuk menuntaskan kasus-kasus korupsi besar yang terjadi di Indonesia dan melibatkan beberapa politisi. "Tidak hanya kasus dugaan korupsi impor daging sapi, tetapi juga kasus Hambalang, flu burung, BLBI, Century dan kasus lainnya. KPK harus segera melakukan penanganan yang sama terhadap kasus-kasus itu," tuturnya. Saat ini, ada beberapa kasus korupsi yang sedang ditangani KPK. Terakhir, KPK menyatakan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Luthfi Hassan Ishaq sebagai tersangka dugaan suap impor daging sapi. Pascapenetapan itu, Luthfi mengundurkan diri dari jabatan presiden partai. Sebelumnya, KPK juga sudah menetapkan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Alfian Mallarangeng sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang. Pascapenetapan sebagai tersangka, Andi Mallarangeng juga mundur sebagai menpora. Selain itu, KPK juga masih menangani kasus dugaan penyimpangan dalam "bail out" Bank Century yang disebut-sebut melibatkan pejabat saat itu, yaitu Gubernur Bank Indonesia Boediono, yang saat ini menjadi Wakil Presiden, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. (*/jno)