Kota Sawahlunto Butuh Bantuan Moda Transportasi Perkotaan

Sawahlunto, (Antara Sumbar) - Pemerintah Kota Sawahlunto, Sumatera Barat, membutuhkan bantuan pengadaan moda transportasi perkotaan dari Kementerian Perhubungan untuk melayani kebutuhan transportasi masyarakat.

"Kami pernah mengajukan bantuan tersebut pada 2015 namun belum ada realisasinya, direncanakan permohonan akan kembali diajukan pada 2016 dan diharapkan bisa terealisasi pada 2017," kata Kepala Kantor Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Hubkominfo) Kota Sawahlunto Erman di Sawahlunto, Kamis.

Padahal, lanjut dia, kebutuhan itu cukup mendesak mengingat terbatasnya jumlah moda transportasi massal di kota itu yang memenuhi standar kelayakan dan kenyamanan akibat keterbatasan kemampuan permodalan para pemilik angkutan kota dan jumlah trayek angkutan yang sangat terbatas dengan populasi penduduk hanya sekitar 65 ribu jiwa.

Kondisi tersebut semakin dipersulit dengan lemahnya daya saing angkutan umum akibat topografi wilayah yang bergelombang yang mengakibatkan banyaknya kawasan permukiman penduduk berada di kawasan dengan kemiringan cukup terjal, sehingga memberi peluang bermunculannya populasi angkutan ojek sepeda motor.

"Secara tidak langsung kondisi tersebut akan menjadi salah satu penghalang bagi kegiatan pengembangan industri kepariwisataan sesuai visi kota ini sebagai kota wisata tambang berbudaya yang membutuhkan sarana angkutan umum layak dan memadai," ujarnya.

Menurutnya, dari keterangan yang diterima pihaknya terkait kendala untuk mendapatkan bantuan tersebut, salah satunya akibat status institusi itu yang masih berbentuk kantor sehingga dianggap belum memiliki kemampuan dalam mengelola administrasi urusan perhubungan.

Untuk mengatasi hal tersebut, pihaknya sudah melakukan upaya untuk merubah statusnya menjadi dinas melalui penyusunan struktur organisasi tata kerja (SOTK) di lingkungan pemerintah daerah setempat, belum lama ini.

"Pada pembahasan bersama pihak DPRD tersebut diputuskan sementara agar menunggu rekomendasi gubernur Sumbar untuk merubah statusnya menjadi dinas perhubungan karena mendesaknya tenggat waktu pembahasan sotk baru pada waktu itu," ungkapnya.

Dia mengatakan, pihaknya mencoba untuk terus menelusuri peluang-peluang tersebut sembari memenuhi persyaratan administrasi lainnya untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat.

Salah satunya dengan memanfaatkan momentum keberhasilan kota itu meraih anugerah Wahana Tata Nugraha (WTN) untuk klasifikasi kota kecil pada 2016.

"Kami berharap pencapaian tersebut bisa menjadi perhatian semua pihak agar hak-hak masyarakat kota ini untuk mendapatkan layanan transportasi yang layak, aman dan nyaman bisa terpenuhi dengan baik," kata dia.

Sementara itu, salah seorang masyarakat pengguna transportasi umum di kota itu, Tri Iriani(47), mengaku ia lebih memilih jenis angkutan ojek sepeda motor karena lebih cepat dan nyaman serta bisa diantar langsung ke alamat tujuan.

"Sarana angkutan kota lainnya membutuhkan waktu lebih lama karena harus menunggu penumpang lainnya serta jadwal keberangkatan yang nyaris tidak pasti meskipun tarifnya lebih murah," sebutnya. (*)