Sesko TNI Studi Banding ke DPRD Sumbar

Padang, (Antara Sumbar) - Sekolah Staff dan Komando (Sesko) Tentara Nasional Indonesia (TNI) melakukan studi banding atau Kuliah Kerja Dalam Negeri ke DPRD Sumatera Barat (Sumbar) untuk menerapkan ilmu teori yang sudah dipelajari.

Wakil Komandan Sesko TNI, Marsekal Muda Asnam Muhidir, di Padang, Selasa, menyebutkan Sesko TNI pendidikan reguler ke 43 ini diikuti oleh 146 orang kolonel terdiri dari TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Kepolisian Republik Indonesia.

"Dan juga ada beberapa negara tetangga yang ikut, seperti Arab Saudi, Singapura, dan Malaysia," kata Asnam.

Ia menyampaikan maksud dari kunjungan tersebut yakni untuk mengaplikasikan teori yang sudah dipelajari selama tujuh bulan terakhir, sehingga semua kolonel yang mengikuti pendidikan tersebut dapat menambah wawasan mengenai pemerintahan dan strategi pertahanan.

Dikatakannya, perlu pengupayaan profesional untuk dapat meningkatkan pertahanan wilayah, terutama Sumbar yang memiliki garis pantai yang cukup panjang.

Setelah beberapa hari di Sumbar, ujar Asnam, pihaknya memperhatikan atau terfokus kepada beberapa hal yang perlu ditingkatkan, di antaranya strategi tanggap darurat bencana karena Sumbar merupakan wilayah rawan bencana, kemudian pertahanan garis pantai yang cukup panjang, namun pengamanan garis pantai masih minim.

Selain itu, dari segi kepulaun, ucapnya, juga perlu diperhatikan karena terdapat banyak pulau tidak berpenghuni di Sumbar, untuk itu perlu perhatian agar nantinya jangan sampai terkecoh dan pulau tersebut jatuh ke tangan asing.

"TNI dan pemerintah pusat maupun daerah harus saling bersinergi agar dapat meningkatkan kualitas pertahanan wilayah," kata dia.

Asnam mengingatkan kepada seluruh peserta pendidikan untuk dapat memanfaatkan waktu dan kesempatan tersebut untuk terus belajar dan mengembangkan diri, dan juga menganalisa apa yang didapat selama di Sumbar.

Sementara itu, Ketua DPRD Sumbar, Hendra Irwan Rahim mengatakan kunjungan dari Sesko TNI akan menjadi referensi pemerintah provinsi (Pemprov) untuk menjalankan pemerintahan.

"Ini merupakan satu kesempatan yang baik bagi pemprov dan TNI untuk saling evaluasi bersama," ujarnya. (*)