BI : Inflasi Sumbar Agustus Tertinggi Kedua Nasional

Padang, (Antara Sumbar) - Bank Indonesia (BI) perwakilan Sumatera Barat (Sumbar), mencatat laju inflasi di provinsi itu pada Agustus 2016 mencapai 0,78 persen yang merupakan angka tertinggi kedua nasional setelah Papua.

"Inflasi Sumbar disumbang oleh kelompok bahan pangan bergejolak 1,75 persen dan kelompok inti 0,95 persen," kata Kepala perwakilan BI Sumbar, Puji Atmoko di Padang, Jumat.

Menurutnya kenaikan harga bahan pangan bergejolak disebabkan terganggunya pasokan bahan pangan strategis dari sentra produksi di luar Sumbar.

Kenaikan tersebut disebabkan gangguan cuaca di sejumlah daerah baik di dalam provinsi maupun sentra produksi di Jawa sehingga berkurangnya pasokan cabai merah dan bawang merah, tambah dia.

Sementara itu, di dalam provinsi intensitas curah hujan yang tinggi menghambat penjemuran gabah mengakibatkan pasokan beras menjadi berkurang, lanjutnya.

Ia mengemukakan kenaikan harga kelompok inti juga disumbang oleh kenaikan biaya pendidikan terutama Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Pertama sebagai dampak tahun ajaran baru.

Bertolak belakang dengan dua kelompok tersebut, kelompok barang yang diatur pemerintah (administered price) tercatat mengalami deflasi sebesar 0,59 persen.

Penurunan harga pada kelompok ini disumbang oleh penurunan harga tiket angkutan udara seiring menurunnya permintaan di bulan Agustus karena lonjakan arus balik mencapai puncaknya pada pertengahan Juli 2016, ujar dia.

Sedangkan secara wilayah inflasi Sumbar disumbang oleh inflasi Kota Padang sebesar 0,84 persen dan Bukittinggi 0,40 persen.

Inflasi tersebut menjadikan Kota Padang sebagai kota dengan laju inflasi tertinggi keempat secara nasional dan Bukittinggi berada pada urutan ke-19 kota dengan inflasi tertinggi secara nasional, katanya.

Puji memperkirakan tekanan inflasi ke depan masih akan meningkat, terutama disumbang oleh kelompok bahan pangan bergejolak berasal dari kenaikan harga bahan pangan karena masih berlangsungnya gangguan cuaca, baik di dalam provinsi maupun sentra produksi di Jawa,sehingga berpotensi mengganggu pasokan barang di Sumbar.

Gangguan cuaca yang disebabkan oleh fenomena La Nina dapat berdampak pada kurang optimalnya panen di berbagai sentra produksi, tingginya intensitas curah hujan di Sumatera Barat juga merupakan faktor yang harus diwaspadai karena berpotensi mengganggu masa tanam padi dan proses penjemuran gabah, jelas dia.

Untuk itu Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Sumbar akan fokus menindaklanjuti arahan Presiden RI dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) VII TPID pada 4 Agustus 2016.

Beberapa poin arahan Presiden RI dalam Rakornas tersebut yaitu penyediaan anggaran pengendalian harga oleh seluruh pemda agar dapat melakukan intervensi apabila diperlukan.

Kemudian melakukan pemeriksaan pasokan bahan pokok di gudang penyimpanan secara berkala, memastikan transportasi di daerah maupun antar daerah selalu lancar dan (iv) menjaga distribusi barang, katanya.

Sebelumnya Badan Pusat Statistik (BPS) Sumbar mencatat biaya pendidikan menjadi pemicu inflasi di provinsi itu pada Agustus 2016 karena bertepatan dengan tahun ajaran baru.

"Pada Agustus 2016 Kota Padang mengalami inflasi sebesar 0,84 persen biaya pendidikan SMA dan harga cabai menjadi pemicu utama," kata Kepala BPS Sumbar, Dody Herlando.

"Peningkatan harga tertinggi terjadi pada pendidikan yang mengalami kenaikan indeks dari 127,14 menjadi 133,50 poin," lanjutnya. (*)