Pesisir Selatan Peroleh DAK Pasar Rp2,4 Miliar

Painan, Sumbar, (ANTARA) - Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, memperoleh dana alokasi khusus sebanyak Rp2,4 miliar untuk pengembangan sarana dan prasarana pasar pada 2013. Kepala Bidang Pasar Dinas UMKM Koperasi Perindustrian Perdagangan dan Pasar Pesisir Selatan Syafrijoni di Painan, Senin, mengatakan DAK tahun ini akan dimanfaatkan untuk kelanjutan pengembangan Pasar Painan, pembangunan Los Pasar Sago, Kecamatan IV Jurai dan Los Pasar Balai Selasa, Kecamatan Ranah Pesisir. Pasar-pasar tersebut sudah menjadi prioritas untuk dibangun karena sebagian los pedagang pasar itu ludes terbakar pada dua tahun lalu. Hingga kini pedagang-pedagang tersebut terpaksa menghuni kios-kios darurat dalam berjualan setelah kebakaran tersebut. Sejumlah pasar lainnya di kabupaten itu juga membutuhkan perbaikan karena kondisinya sudah banyak yang rusak. Selain dimakan usia, kerusakan disebabkan oleh bencana alam yang melanda daerah tersebut. "Sebagian los di pasar itu rusak akibat gempa 2009. Sedangkan los Pasar Sago dan Pasar Balai Selasa rusak berat akibat bencana kebakaran melanda pasar itu tahun lalu sehingga butuh pembangunan gedung baru, " kata ia. Sarana dan prasarana pasar tersebut juga membutuhkan perhatian pemerintah untuk dilakukan pengembangan. Maka itu, khusus DAK tahun ini akan dimanfaatkan sepenuhnya untuk perbaikan sarana yang menjadi prioritas karena mengalami rusak berat. Pasar yang mendesak untuk dilakukan perbaikan yakni Pasar Air Haji, Kecamatan Linggo Sari Baganti karena kondisinya sudah memperihatinkan. Sebagian besar bangunan pasar tersebut sudah rusak karena dimakan usia. Pasar yang ada di kabupaten itu mayoritas pasar tradisional dan pengelolaannya dilakukan nagari (desa) setempat. Sebagian kecil juga telah dikelola oleh pemerintah kabupaten setempat sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD), namun jumlahnya masih sedikit. Dari 48 pasar di kabupaten itu hanya 12 yang baru bisa memberi kontribusi kepada daerah (kabupaten) setempat sebagai sumber pendapatan asli daerah. Akibat kondisi itu, keberadaan pasar di kabupaten itu belum banyak memberikan keuntungan bagi daerah dalam bentuk PAD. Meski demikian, kedepannya Pemerintah akan terus berupaya melakukan pembangunan infrastruktur pasar tradisional tersebut. "Sebagian besar pasar tradisional di kabupaten ini milik nagari, pemerintah kabupaten tidak bisa campur tangan dalam pengelolaannya sehingga belum banyak sebagai penambah PAD, " ujar dia. (*/jun/jno)