Komisi IV DPRD Sumbar Kunjungi Kota Sawahlunto

Sawahlunto, (AntaraSumbar) - Rombongan Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), mengunjungi Kota Sawahlunto dalam rangkaian kegiatan kunjungan kerja lembaga itu, Kamis.

Wakil Ketua DPRD Sumbar, sekaligus Koordinator Komisi IV, Guspardi Gaus, dalam kunjungannya itu di Sawahlunto mengatakan, kedatangan mereka bertujuan untuk menjaring aspirasi guna mendukung arah pembangunan sesuai dengan kebutuhan daerah.

"Secara umum kami cukup terkesan dengan laju pembangunan yang digerakkan oleh pihak pemerintah daerah setempat," kata dia.

Salah satunya, lanjut dia, adalah gencarnya kegiatan promosi bidang kepariwisataan melalui kegiatan-kegiatan besar yang sukses dilaksanakan di kota itu.

Dia mengatakan, pihaknya akan menindaklanjuti sejumlah pembahasan dan masukan-masukan terkait perencanaan pembangunan oleh Pemerintah Kota Sawahlunto kedepan.

"Apa yang sudah dilakukan sekarang ini sudah bagus dan kami akan melakukan upaya-upaya strategis dalam mendorong pergerakan ini menjadi semakin dinamis dan berdaya guna bagi masyarakat," kata dia.

Sementara itu, Wali Kota Sawahlunto, Ali Yusuf, mengucapkan terima kasih akan kunjungan pihak Komisi IV DPRD Sumbar itu.

Menurutnya, sejumlah terobosan kreatif berusaha digulirkan jajarannya dalam mengembangkan potensi kepariwisataan di kota itu, salah satunya dengan menggiatkan kegiatan promosi terhadap potensi kerajinan lokal masyarakat, Songket Silungkang, sebagai salah satu ikon pariwisata Kota Sawahlunto.

Terkait masalah penanggulangan bencana yag menimpa daerah itu belum lama ini, dia mengungkapkan masyarakatnya telah mengalami kerugian mencapai Rp90 miliar lebih.

"Kerugian tersebut ditimbulkan karena banjir dan longsor telah merusak puluhan hektar sawah, irigasi, merusak hunian warga, rumah ibadah, ternak yang hanyut dan lain sebagainya," kata dia.

Menurut dia, pihaknya telah melakukan berbagai upaya untuk membantu warga yang terdampak bencana, seperti proses evakuasi, membersihkan material banjir dan tanah longsor dengan menggunakan alat berat serta upaya-upaya lain untuk mengatasi kedaruratan yang ditimbulkan oleh bencana tersebut.

Dalam pemulihan tersebut, lanjutnya, pihak pemerintah daerah terkendala pada keterbatasan dana dan saat ini pihaknya masih berusaha mencarikan jalan keluar, salah satunya dengan melaporkannya ke pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Pusat.

Selain masalah kebencanaan, Walikota juga mengangkat masalah pembangunan kota itu yang terkendala status kepemilikan lahan.

"Hampir 90 persen lahan kota ini dikuasai pihak BUMN, ini sangat merugikan karena pihaknya terpaksa harus mengeluarkan sekitar Rp1,6 Miliar untuk membiayai sewa pemakaian aset BUMN tersebut setiap tahunnya," kata dia. (*)