Pemkab Pesisir Selatan Diminta Normalisasi Batang Lumpo

Painan, (AntaraSumbar) - Pemerintah Nagari Gurun Panjang Utara, Pesisir Selatan, meminta pemerintah daerah setempat segera melakukan normalisasi Sungai Batang Lumpo.

Wali Nagari Gurun Panjang Utara, Zainal Arifin di Painan, Rabu, menyampaikan normalisasi itu mengingat seringnya terjadi banjir kiriman akibat luapan air sungai Batang Lumpo ketika curah hujan agak tinggi.

Namun, hingga kini belum ada kejelasan dari pemerintah daerah terkait usulan pembenahan aliran sungai itu. Padahal, usulan itu juga disampaikan tiga kenagarian lainnya seperti Gurun Panjang Barat, Gurun Panjang Selatan dan Gurun Panjang Induk.

"Banjir kiriman yang selalu datang setiap tahun itu kini kembali terjadi seiring tingginya curah hujan dua hari terakhir. Ini seolah-olah menjadi musibah tetap bagi kami," katanya.

Banjir yang terjadi saat ini merendam ribuan hektare sawah di empat kenagarian itu. Sedangkan di Gurun Panjang Utara, terdapat 900 hektare sawah yang diprediksi bakal mengalami gagal panen akibat direndam banjir.

Selain itu, banjir juga merendam ribuan unit rumah masyarakat dan sejumlah fasilitas pendidikan dan memutuskan akses warga akibat genangan air dan tumpukan lumpur serta material kayu yang terbawa arus sungai.

Bahkan, genangan air dan tumpukkan sampah kayu yang terseret banjir menghambat akses warga di empat kenagarian.

Kondisi tersebut, tambahnya, turut mengganggu aktivitas warga yang terdampak musibah banjir kiriman itu. "Ini tentunya dapat memengaruhi perekonimian masyarakat, karena tidak bisa beraktivitas seperti biasanya," katanya.

Sementara, Sekretaris Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Pesisir Selatan, Zul Asril, mengaku, pihaknya telah menyampaikan usulan normalisasi Sungai Batang Lumpo pada Dinas PSDA Sumbar.

Katanya menambahkan, pemerintah setempat juga sudah mengusulkannya pada DPRD Provinsi, sehingga banjir itu tidak lagi lagi terjadi. Bahkan, kegiatan itu pada 2015 telah mendapat persetujuan dari DPRD provinsi untuk dikerjakan tahun ini.

"Apalagi proses sebelumnya telah memasuki tahap survey investigasi design (SID) dan detail engineering design (DED) dengan biaya pembangunan diperkirakan Rp60 miilar, ungkapnya.

Saat ini, tambahnya, pelaksanaan kegiatan tengah menunggu pernyataan pembebasan lahan dari masyarakat. Sebab, hingga kini masih ada sejumlah lahan yang mengarah ke muara sungai belum bisa dibebaskan wali nagarinya. (cpw)