Menaker Minta Pemda Permudah Perizinan Rusunawa Pekerja

Jakarta, (Antara) - Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri meminta para Gubernur agar membantu penyediaan lahan dan mempemudah perizinan untuk pembangunan 10.000 rusunawa bagi pekerja yang akan dibangun pada 14 provinsi di seluruh Indonesia. "Kita minta dukungan para kepala daerah untuk memastikan lahan yang disediakan untuk pembangunan rusunawa, tidak bermasalah. Kita pun meminta agar proses perizinannya dipermudah dan dipercepat," kata Hanif dalam keterangan pers seusai menemui Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Semarang, Selasa. Presiden Joko Widodo direncanakan akan melakukan peletakan batu pertama pembangunan Program "Sejuta Rumah" yang di dalamnya termasuk pembangunan 10.000 rusunawa bagi pekerja yang dilakukan di daerah Ungaran Kabupaten Semarang, Jawa Tengah pada 30 April mendatang. Menaker mengatakan dalam proses pembangunan rusunawa harus dipastikan lahan yang tersedia jelas statusnya sehingga tidak akan menimbulkan permasalahan di masa mendatang. "Kita minta bantuan kepada para kepala daerah agar memastikan lahan-lahan di sekitar kawasan industri yang akan dibangun rusunawa itu status kepemilikannya jelas dan tidak bermasalah secara hukum," kata Hanif. Selain itu, para kepala daerah diminta bantuannya agar membantu kelancaran proses perizinan sehingga pembangunan rusunawa bagi para pekerja dapat segera diwujudkan dan dapat segera dinikmati para pekerja. "Tentunya proses perizinannya kita minta untuk dikawal dan dipermudah. Jangan sampai pembangunan rusunawa pekerja ini terkendala karena lambannya pengurusan izin pembangunan yang dikeluarkan oleh masing-masing daerah," kata Hanif. Untuk memastikan pembangunan rusunawa pekerja berjalan lancar, Menaker Hanif akan mendatangi dan mengadakan pertemuan dengan para Gubernur. "Tentunya dibutuhkan kerja sama dengan pemda-pemda untuk mewujudkan rusunawa pekerja di 14 provinsi itu," kata Hanif. Secara keseluruhan ada 14 provinsi yang telah memiliki lokasi/lahan yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis yang dinyatakan siap untuk pembangunan rusunawa. Lokasinya diutamakan berada di sekitar kawasan-kawasan industri. Keempat belas provinsi yang menjadi lokasi pembangunan rusunawa pekerja adalah Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Papua. Hanif menambahkan pihaknya hari ini telah melakukan peninjauan daerah yang akan dibangun rusunawa di daerah Ungaran, Kabupaten Semarang, JawaTengah. "Peninjauan telah dilakukan tadi bersama Bupati Semarang Mundjirin. Lahannya telah siap dibangun sehingga kita ingin setelah groundbreaking oleh Presiden Jokowi, bisa langsung dibangun," kataHanif. Saat ini dari 7.600 unit rumah yang akan dibangun Kemen PUPR sebanyak 1.724 unit sudah siap dibangun sedangkan sisanya 5.876 unit masih dalam penjajakan lahan/lokasi. "Sementara itu dari 2.400 unit yang dibangun BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 1.100 unit siap dibangun dan 1.300 unit masih penjajakan lahan/lokasi," kata Hanif. Hanif mengatakan pembangunan program sejuta perumahan, termasuk juga 10. 000 Rusunawa bagi pekerja itu dilakukan untuk menekan biaya pengeluaran masyarakat, termasuk kelompok pekerja/buruh yang memang membutuhkan. "Dengan menekan biaya yang harus dikeluarkan oleh para pekerja untuk menyewa dan memilki rumah, maka diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran untuk biaya rumah dan transportasi pekerja. Kita harapkan peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh bisa terwujud," kata Hanif. (*/jno)