PMI Bengkulu Kesulitan Penuhi Permintaan Darah AB

Bengkulu, (ANTARA) - Palang Merah Indonesia Provinsi Bengkulu kesulitan memenuhi permintaan masyarakat terhadap golongan darah jenis AB. "Golongan darah AB cukup langka sehingga kami kesulitan memenuhi permintaan warga terhadap jenis golongan darah ini," kata Ketua PMI Provinsi Bengkulu Syukur Alwi di Bengkulu, Sabtu. Ia mengatakan jenis golongan darah yang paling umum adalah golongan darah O dan B, tetapi golongan darah AB cukup sulit diperoleh. Hingga saat ini, kata dia, PMI terus meningkatkan pasokan darah ke bank darah di RSUD M Yunus, satu-satunya rumah sakit yang memiliki bank darah di daerah itu. Kebutuhan darah di Provinsi Bengkulu kata dia mencapai 1.200 hingga 1.500 kantong per bulan dan PMI sudah mampu memenuhi 80 persen dari kebutuhan tersebut. "Kewenangan distribusi berada di RSUD M Yunus, karena kami selalu memasok darah ke rumah sakit," tambahnya. Menurutnya, perlu diperjelas tentang asumsi warga bahwa kelangkaan darah selalu dikaitkan dengan PMI, padahal petugas distribusi berada di bank darah RSUD M Yunus. Ia mengatakan untuk mempermudah distribusi, PMI sudah meminta rumah sakit lainnya di Kota Bengkulu agar menyediakan bank darah sehingga distribusi darah tidak terpusat di RSUD M Yunus. "Biaya penggantian kantong darah dan biaya lainnya juga belum dibayar oleh pihak rumah sakit M Yunus sekitar Rp100 juta," tambahnya. Selain itu,Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD) yang diberlakukan PMI Bengkulu kata dia merupakan yang terendah di Indonesia yakni Rp150 ribu per kantong, sedangkan daerah lain sudah mencapai Rp250 ribu per kantong. Untuk itu, ia mengharapkan bantuan pemerintah daerah untuk mensubsidi BPPD tersebut sehingga tidak memberatkan masyarakat. "Kami sudah menyampaikan ke DPRD tentang subsidi itu sebab jika dinaikkan harganya akan memberatkan masyarakat," ujarnya. Sedangkan masyarakat miskin yang memiliki Jamkesmas, Jamkesprov atau Jamkesda serta Askes tetap digratiskan karena mendapatkan subsidi dari pemerintah, begitu pun dengan penderita thalasemia yang memiliki Jaminan Kesehatan Thalasemia. Akan tetapi, tidak tertutup kemungkinan adanya persoalan bagi pasien miskin yang memerlukan darah, namun tidak tercover oleh Jamkesmas. "Mereka ini yang perlu mendapat subsidi dari pemerintah daerah, karena warga non-peserta jamkesmas atau askes wajib membeli sesuai BPPD," katanya. (*/jno)