F-PAN REKOMENDASIKAN KEPADA WALI KOTA EVALUASI SKPD

Rabu, 27 November 2013 10:58 WIB

Bukittinggi, (ANTARA) - Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Dewan PerwakilanRakyat Daerah (DPRD) Kota Bukittinggi, Sumatera Barat (Sumbar),merekomendasikan kepada walikota untuk mengawasi kinerja anggaran masing-masingSKPD dengan membentuk teppa (tim evaluasi pengawasan percepatan anggaran).

Hal itu disampaikan Frakasi PAN pada paripurna terhadap lima RancanganPeraturan Daeraha (Ranperda) yakni Ranperda APBD tahun 2014, Ranperda PajakPenerangan Jalan, Raperda Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, RaperdaPengelolaan dan Retribusi Menara Telekomunikas dan Ranperda Perubahan KetigaPerda Penyertaan Modal.

Pernyataan itu disampaikan F-PAN yakni M. Nur Idris, SH, Fauzan Havis, SE, MBA,MALS dan M. Ridha karena berpedoman kepada pengalaman realisasi anggaran padatahun anggaran 2012 clan anggaran 2013.

Selanjutnya F-PAN juga merekomendasikan kepada semua komisi di DPRD Bukittinggiuntuk melakukan rapat kerja atau rapat dengar pendapat dengan mitra kerja SKPDsesuai dengan bidang komisi memantau percepatan realisasi anggaran minimaltriwulan baik pendapatan maupun belanjar.

Terkait dengan pembiayaan daerah tahun anggaran 2014, untuk penambahan danacadangan sebesar Rp10 miliar sebagai persiapan untuk pembangunan rumah sakitumum daerah (RSUD) Bukittinggi.

F-PAN dapat menyetujuinya disamping rumah sakit sudah menjadi kebutuhan, sertadasar hukum berupa perda awal dana cadangan sudah dievaluasi oleh gubernurSumatera Barat. F-PAN merekomendasikan kepada Walikota Bukittinggi untuk segeramengambil langkah kebijakan untuk percepatan rencana pembangunan rumah sakit,misalnya mencari atau mempersiapakan lahan lalu sewaktu pembahasan perubahanAPBD 2014 sudah dapat dianggarkan perencanaan clan pembelian clan ataupengalihan lahan yang sudah ada misalnya rencana tanah pembangunan kantor DPRDdi garegeh atau lahan tanah di pusido gulai bancah atau yang lainnya.

Terkait dengan penyertaan modal tahun anggaran 2014 pada PT. BPD sebesar Rp4miliar, F-PAN pada prinsipnya sangat setuju sebagai upaya lain dari Pemda untukmenambah penerimaan daerah dan memperkuat struktur permodalan BUMD khususnyaPT. BPD.

Terhadap penyertaan modal pada PT. BPD, F-PAN memberikan rekomendasi kiranyaPT. BPD atau bank nagari dapat meningkatkan kucuran kredit pada masyarakatterutama bagi kelompok umkm dengan bunga yang rendah dan persyaratan yangsingkat clan muclah.

Selanjutnya F-PAN juga merekomendasikan untuk anggaran tahun depan tidak sajamembesarkan BUMD milik Provinsi Sumatera Barat, namun juga membesarkan BUMDBukittinggi berupa PDAM Tirta Jam Gadang. Itu perlu dilakukan dengan alasanuntuk peningkatan pelayanan.

Secara umum untuk rencana penganggaran tahun 2014, F-PAN mendukung sepenuhnyauntuk kepentingan masyarakat seperti, menaikan honor guru Non PNS dari Rp250ribu per bulan menjadi Rp300 ribu. Menaikan honor guru MDA dari Rp250 ribu perbulan menjadi Rp300 ribu.

Menaikan honor atau gaji tenaga kontrak atau honor daerah yang selama inidibayarkan di bawah UMP agar dinaikan menjadi Rp1.700.00 per bulan atausetidaknya diatas UMP Sumbar. Menjadikan tenaga kontrak yang dipakai pihakketiga diangkat menjadi tenaga kontrak yang dibentuk oleh SKPD terkait agar tidaktermajinalkan oleh pihak ketiga, serta memberikan reward atau tambahanpenghasilan dalam bentuk lain bagi PNS yang berada dikelurahan dan sebagainya.****