Jubir Jokowi-JK: Prabowo Diminta Gunakan Angka Valid

Selasa, 17 Juni 2014 14:39 WIB

Jakarta, (Antara) - Juru bicara tim pemenangan capres dan cawapres, Joko Widodo-Jusuf Kalla, Hasto Kristiyanto berpendapat pernyataan capres Prabowo Subianto tentang angka kebocoran negara yang melebihi angka Rp 1.000 triliun dalam debat calon presiden (capres) mendapat banyak bantahan, oleh karena itu Prabowo diminta untuk gunakan angka valid dalam debat capres. "Debat capres yang kedua memang masih menyisakan berbagai kontroversi terkait dengan angka-angka bombastis yang dipakai Prabowo," kata Hasto, di Jakarta, Selasa. Hasto justru menuding Prabowo menggelembungkan angka yang seolah-olah mengutip temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahwa angka kebocoran keuangan negara mencapai Rp 7.200 triliun. "Dan mark-up kebocoran anggaran itu ternyata dibantah oleh KPK," katanya. Lebih lanjut Hasto juga menilai Prabowo telah menyodorkan klaim tentang Undang-Undang Desa yang tak sesuai fakta, terutama klaim tentang dana Rp1 miliar per desa per tahun karena berdasarkan perhitungan alokasi dana desa maka nilai yang dialokasikan untuk desa setidak-tidaknya mencapai Rp1,2 miliar hingga Rp1,4 miliar. "Dari mana angka-angka yang disodorkan Prabowo itu? Demikian halnya dari mana angka Rp7.200 triliun soal kebocoran anggaran keuangan negara? Jadi sebaiknya gunakanlah data yang valid dalam debat," ucap Hasto. Wakil Sekjen PDI Perjuangan itu juga mengkritisi paradigma ekonomi Prabowo yang hanya berorientasi soal uang bahwa dengan mencegah kebocoran lantas otomatis ada dana tunai untuk langsung dibagikan ke rakyat. "Janji membagi dana itu sama saja tingkatannya dengan janji memberikan jabatan menteri di atas menteri," tuturnya. Hasto menambahkan, Jokowi-JK justru mengedepankan ide tentang pemberdayaan rakyat. Misalnya dengan kartu Indonesia Sehat dan Indonesia Pintar untuk mengurangi beban rakyat miskin. "Jokowi mengedepankan pendekatan sistem yang langsung menyentuh ke rakyat. Pemimpin rakyat harus turun ditengah rakyat. Itulah Jokowi," tuturnya. Oleh karena itu, dirinya menepis tudingan bahwa cara berpikir Jokowi masih level kepala daerah karena masih jualan kartu Indonesia Sehat dan Indonesia Pintar, seperti halnya menerapkan Kartu Jakarta Sehat dan Kartu Jakarta Pintar di DKI Jakarta. "Jokowi justru memiliki nilai lebih dengan pengalaman sebagai kepala daerah. Pengalaman Jokowi sebagai wali kota di Solo atau gubernur di DKI adalah jalan perubahan pemimpin yang berpengalaman seperti terjadi dalam sosok Ahmadinejad di Iran atau Bill Clinton," kata Hasto. (*/jno)