Jakarta, (Antara) - Kementerian Dalam Negeri menyatakan tengah bersiap membahas perumusan draf Peraturan Presiden Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang perpanjangan waktu rekapitulasi perhitungan suara Pemilu Legislatif oleh KPU. "Siang ini kita bahas tetapi belum ada kepastian waktu," kata Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kemendagri Tanribali Lamo melalui pesan singkat yang diterima di Jakarta, Kamis. Dia tidak menyebutkan detail pembahasan perumusan draf tersebut. Namun sebelumnya Presiden meminta Kementerian Dalam Negeri untuk mempersiapkan draf Perppu tersebut jikalau diperlukan. Perppu itu hanya bisa dikeluarkan jika KPU memintanya, karena KPU merupakan lembaga yang berwenang atas penyelenggaraan pemilu. Komisioner KPU Ferry Kurnia mengatakan hingga saat ini pihaknya belum meminta dikeluarkan Perppu perpanjangan waktu rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Legislatif. Pihaknya masih optimistis rekapitulasi selesai sesuai jadwal yakni besok, Jumat (9/5). "Tidak ada permintaan (dikeluarkannya Perppu)," kata Ferry dihubungi secara terpisah. Dia mengatakan sampai saat ini masih ada 10 provinsi yang perolehan suaranya harus dihitung. Dia memohon doa seluruh pihak agar penghitungan bisa dilaksanakan tepat jadwal. Sebelumnya politisi Demokrat Andi Nurpati telah mengingatkan KPU agar berpikir keras menyelesaikan rekapitulasi tepat waktu. Jika proses rekapitulasi molor, seluruh komisioner KPU bisa dijatuhkan hukuman pidana. (*/jno)