Jakarta, (Antara) - Direktur Eksekutif Migrant Care Anis Hidayah mendesak Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu untuk mengevaluasi pelaksanaan pemungutan suara awal atau "early voting" di luar negeri. "Penyelenggaraan "early voting" di Malaysia, kawasan dimana DPT (daftar pemilih tetap) di luar negeri terbesar, jauh dari harapan. Maka kami mendesak kepada penyelenggara Pemilu untuk mengevaluasi sosialisasi, rekrutmen penyelenggara, serta mekanisme pengawasan dan pemantauan," kata Anis dalam pernyataan resmi yang diterima di Jakarta, Senin. Menurut dia, KPU harus serius dalam membenahi DPT sekaligus meningkatkan kualitas sosialisasi untuk pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden mendatang. Berdasarkan pemantauan yang dilakukan Migrant Care di Malaysia dan Singapura, masih banyak Warga Negara Indonesia (WNI), khususnya buruh migran, belum mengetahui adanya "early voting". "Banyak di antara mereka belum tahu mengenai "early voting" dan bahkan masih tetap menganggap bahwa Pileg berlangsung pada tanggal yang sama dengan penyelenggaraan pemungutan suara di Tanah Air, yakni 9 April," jelasnya. Pemantauan tersebut dilakukan tepat satu hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara di Malaysia dan Singapura yang jatuh pada Minggu (6/4). Anis mengaku pihaknya melakukan pemantauan di sejumlah tempat pemungutan suara luar negeri (TPSLN), khususnya di Kedutaan Besar RI (KBRI) Kuala Lumpur, KBRI Singapura, Wisma Duta Besar Kuala Lumpur dan Sekolah Indonesia Kuala Lumpur. Pelaksanaan pemungutan suara berlangsung Minggu pagi pukul 9.00 waktu setempat dan berakhir pada pukul 18.00. Untuk pelaksanaan pemungutan suara di Malaysia, Anis mengapresiasi inisiatif Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) di sana yang membuat buku panduan mengenai Pemilu 2014. "Namun sayang buku itu dibagikan pada saat hari pemungutan suara. Padahal sebenarnya itu bisa menjadi alat sosialisasi yang komprehensif," katanya. Menurut data Migrant Care, sebanyak 1.700 WNI dari 163.812 DPT di tiga TPSLN Malaysia hadir untuk menggunakan hak pilihnya pada Minggu, sedangkan di Singapura hanya 13.058 WNI dari 121.000 DPT yang mencoblos. Hasil tersebut belum termasuk metode pemungutan suara melalui metode pos dan "drop box" yang dikhawatirkan tanpa pengawasan ketat. (*/sun)