Arosuka, Sumbar, (Antara) - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Solok, Sumatera Barat Nosa Ekananda mengharapkan Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Badan Pusat Statistik (BPS) setempat untuk lebih memperhatikan keakuratan data penerima Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) agar program tersebut tepat sasaran. "Kita berharap lembaga pelaksana JKN lebih memperhatikan kevalidan data penerima JKN, sebab saat ini masih banyak masyarakat yang berhak menerima tetapi tidak mendapatkannya," kata dia di Arosuka, Rabu. Untuk itu kata dia, Dinkes bersama BPS sebaiknya memeriksa data para penerima JKN itu sampai ke tingkat nagari agar program yang digagas pemerintah ini tepat sasaran yakni masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Selain itu ia menyarankan kepada Pemkab setempat untuk mengalokasikan anggaran yang lebih besar pada 2015 mengingat anggaran 2014 terlalu minim dengan banyaknya jumlah penduduk Kabupaten Solok. "Anggaran Rp6,1 miliar masih dinilai kurang apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk yang besar," kata dia. Kemudian Pemkab Solok bersama lembaga pelaksana JKN agar lebih menyosialisasikan program tersebut kepada masyarakat setempat agar mereka mengetahui program yang dicanangkan pemerintah tersebut. Kepada lembaga atau instansi pelayanan kesehatan baik rumah sakit maupun puskesmas ia meminta untuk tidak mengesampingkan masyarakat yang penerima JKN dalam mendapatkan pelayan pengobatan. "Rumah sakit atau Puskesmas jangan menganaktirikan masyarakat penerima JKN dalam berobat, jika masih ada pembedaan maka hal tersebut akan semakin menyisihkan masyarakat miskin," kata dia. (**/cpw9)