Kota Padang (ANTARA) - PT Hutama Panorama Sitinjau Lauik (HPSL) selaku badan usaha pelaksana proyek kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) Jalan Layang (Flyover) Sitinjau Lauik Panorama I menyebut pemerintah telah menyerahkan 100 persen lahan pembangunan proyek tersebut.
"Pada pertengahan April lahan itu sudah 77 persen, kemudian di akhir April sudah 95 persen dan per 12 Mei sudah 100 persen diserahkan kepada HPSL," kata Sekretaris Perusahaan PT HPSL Lenardo Putra di Kota Padang, Selasa.
Dalam rencananya HPSL akan membangun empat unit jembatan dan lima jalan yang menghubungkan daerah-daerah perbukitan yang berada di Kota Padang hingga terhubung langsung ke Kabupaten Solok.
Untuk progres pembangunan saat ini sudah mencapai 18,5 persen dimana jembatan I sedang dalam tahap pengerjaan ditambah penggalian di beberapa titik. Kemudian, pekerja juga sudah mulai memasang tiang pancang untuk pembangunan jembatan IV tepatnya di pinggir jalan Sitinjau Lauik.
Secara umum awalnya kontrak pengerjaan Flyover Sitinjau Lauik tersebut ditargetkan selesai pada Oktober 2027 dengan asumsi proses pembebasan lahan rampung pada Oktober 2025. Namun, dengan adanya dinamika di lapangan proses pembebasan lahan baru selesai pada Mei 2026. Saat ini HPSL sedang melakukan kajian ulang untuk target penyelesaian proyek Sitinjau Lauik.
Sederhananya, HPSL bersama kontraktor sedang menghitung ulang tambahan waktu imbas terlambatnya pembebasan lahan Sitinjau Lauik khususnya tanah milik masyarakat yang terdampak pembangunan. Setelah itu, HPSL kembali berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum atau pihak terkait.
"Jadi kami mempunyai batas waktu pengajuan permohonan perpanjangan itu sampai 12 Juni 2026," ujar dia.
Jalan Layang Sitinjau Lauik sendiri dibangun di atas tanah seluas 17,3 Hektare (Ha). Rinciannya 8,81 Ha kawasan hutan lindung dan 8,49 Ha tanah milik masyarakat.
Jalan Layang Sitinjau Lauik akan menghubungkan kota Padang dan Kota Solok yang merupakan bagian dari jalan nasional dan lintas Sumatera. Pembangunan infrastruktur ini tidak hanya untuk menekan angka kecelakaan di jalur ekstrem, tetapi juga diproyeksikan mempercepat arus logistik dan mobilitas masyarakat.
Proyek bernilai Rp2,7 triliun itu awalnya diperkirakan selesai dalam waktu 2,5 tahun masa konstruksi dan 10 tahun masa operasi. Adapun pekerjaan meliputi perencanaan teknis, pembangunan jalan dan jembatan (flyover) sepanjang 2,7 kilometer serta preservasi selama masa operasional.