Jakarta, (Antara) - Pengamat politik dari Universitas Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Gun Gun Heryanto menilai ada lima persoalan mendasar yang menjadi kendala pemerintahan tidak berjalan efektif. "Kelima persoalan tersebut adalah, sistem persandingan partai, personalitas, struktural, fatsun politik, serta pembentukan opini dan pencitraan," kata Gun Gun Heryanto pada diskusi "Dialog Pilar Negara: Efektifitas Pemerintahan Menjelang Pemilu" di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Senin. Menurut Gun Gun, sistem politik di Indonesia menganut sistem presidensial, tapi kepartaiannya multipartai ekstrim karena jumlah partai politiknya lebih dari lima partai. Dengan kondisi tersebut, kata Gun Gun, partai politik apapun yang memenangkan pemilu legislatif akan selalu terjadi pembagian kekuasaan atau "power sharing". "Siapapun presiden yang terpilih akan terjebak pada lingkaran politik transaksi, sehingga harus ada penyederhanaan parpol," kata Gun Gun. Kemudian, persoalan personalitas, menurut Gun Gun, seperti yang terjadi pada tampuk pemerintahan saat ini yang menekankan pada harmoni, selalu melibatkan paritispasi banyak pihak pada kesepakatan politik pemerintah. Pemerintah, kata dia, merasa efektif jika ada konsensus semua pihak, yaitu sekretariat gabungan koalisi partai-partai politik pendukung pemerintah di DPR RI. "Presiden terpilih meskipun memperoleh 60 persen suara dukungan rakyat pada pemilu presiden 2009, tapi pemerintahannya tetap tidak solid, karena pembentukan koalisi targetnya pragmatis," katanya. Persoalan ketiga, kata Gun Gun, adalah struktural, di mana selama sekitar empat bulan sebelum pemilu legislatif, pemerintah memposisikan diri sebagai pemerintahan ad-hoc, sehingga tidak melakukan terobosan kebijakan politik yang strategis karena dinilai berisiko politik. Seharusnya, kata dia, pemerintah tetap berani melakukan kebijakan strategis jika memang dibutuhkan. Kemudian, persoalan keempat, kata Gun Gun, adalah etika atau fatsun politik, dimana pemerintah harus membagi kekuasaannya dengan kekuatan non-pemerintah, sehingga sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, berbeda dengan anjurannya sendiri untuk bekerja efektif. "Misalnya larangan menteri untuk merangkap jabatan sebagai ketua umum partai," katanya. Gun Gun juga menjelaskan peroalan kelima yakni pencitraan dan pembentukan opini. Menurut dia, pencitraan dan pembentukan opini akan dikelola terus oleh lawan-lawan politik dalam kontestasi politik pemilu 2014. Gun Gun menyadarkan, agar pemerintah tetap berjalan efektif maka perlu dilakukan penyederhaan partai politik atau mengubah sistem politik menjadi parlementer. (*/WIJ)