BPS: Penurunan permintaan global berdampak pada ekspor CPO Sumbar
Selasa, 5 November 2024 19:44 WIB
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Sugeng Arianto saat diwawancarai di Padang, Selasa, (5/11/2024). (ANTARA/Muhammad Zulfikar)
Padang (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menyebutkan penurunan permintaan global berdampak pada penurunan ekspor crude palm oil (CPO) atau minyak kelapa sawit mentah asal Ranah Minang.
"Penurunan ekspor CPO ini berdampak langsung pada kinerja ekspor Provinsi Sumbar," kata Kepala BPS Provinsi Sumbar Sugeng Arianto di Padang, Selasa.
Secara global Sumbar dalam posisi yang diuntungkan karena naiknya harga komoditas unggulan. Namun, sayangnya peningkatan harga tersebut justru menurunkan permintaan komoditas CPO sehingga menghambat kinerja ekspor.
"Kendati demikian kita masih mengalami surplus neraca perdagangan," kata Kepala BPS Sumbar.
Penurunan ekspor CPO tersebut salah satunya bisa diakibatkan oleh pengaruh musim di negara yang selama ini memesan CPO ke Provinsi Sumbar. Sebab, di beberapa negara maju CPO sudah diolah menjadi berbagai macam produk turunan termasuk sumber energi.
"Jadi, bisa juga pengaruh musim di negara pemesan. Kalau sedang tidak musim dingin maka permintaan akan turun," ujar dia.
Mengingat CPO masih menjadi komoditas unggulan yang dijual ke banyak negara, BPS menyarankan Pemerintah Provinsi Sumbar atau pengambil kebijakan mencari solusi lain agar minyak sawit mentah tetap berkontribusi positif terhadap perekonomian Ranah Minang.
Salah satu solusi yang ditawarkan BPS setempat ialah pemerintah daerah harus berani membuat atau mengolah CPO menjadi produk turunan sehingga lebih memiliki nilai tambah.
"Sebaiknya memang harus dilakukan hilirisasi CPO sehingga ada produk turunannya dan kita mendapatkan nilai tambah yang lebih besar," ujarnya.
Tambahan informasi, nilai ekspor asal Ranah Minang pada September 2024 lebih dari Rp2,1 triliun atau terjadi penurunan sebesar 43,72 persen dibandingkan ekspor Agustus 2024. Khusus minyak kelapa sawit mentah, BPS mencatat nilai ekspornya mencapai Rp204 miliar.
"Penurunan ekspor CPO ini berdampak langsung pada kinerja ekspor Provinsi Sumbar," kata Kepala BPS Provinsi Sumbar Sugeng Arianto di Padang, Selasa.
Secara global Sumbar dalam posisi yang diuntungkan karena naiknya harga komoditas unggulan. Namun, sayangnya peningkatan harga tersebut justru menurunkan permintaan komoditas CPO sehingga menghambat kinerja ekspor.
"Kendati demikian kita masih mengalami surplus neraca perdagangan," kata Kepala BPS Sumbar.
Penurunan ekspor CPO tersebut salah satunya bisa diakibatkan oleh pengaruh musim di negara yang selama ini memesan CPO ke Provinsi Sumbar. Sebab, di beberapa negara maju CPO sudah diolah menjadi berbagai macam produk turunan termasuk sumber energi.
"Jadi, bisa juga pengaruh musim di negara pemesan. Kalau sedang tidak musim dingin maka permintaan akan turun," ujar dia.
Mengingat CPO masih menjadi komoditas unggulan yang dijual ke banyak negara, BPS menyarankan Pemerintah Provinsi Sumbar atau pengambil kebijakan mencari solusi lain agar minyak sawit mentah tetap berkontribusi positif terhadap perekonomian Ranah Minang.
Salah satu solusi yang ditawarkan BPS setempat ialah pemerintah daerah harus berani membuat atau mengolah CPO menjadi produk turunan sehingga lebih memiliki nilai tambah.
"Sebaiknya memang harus dilakukan hilirisasi CPO sehingga ada produk turunannya dan kita mendapatkan nilai tambah yang lebih besar," ujarnya.
Tambahan informasi, nilai ekspor asal Ranah Minang pada September 2024 lebih dari Rp2,1 triliun atau terjadi penurunan sebesar 43,72 persen dibandingkan ekspor Agustus 2024. Khusus minyak kelapa sawit mentah, BPS mencatat nilai ekspornya mencapai Rp204 miliar.
Pewarta : Muhammad Zulfikar
Editor : Siri Antoni
Copyright © ANTARA 2026
Terkait
Harga TBS periode II 8-14 Desember 2025 di Sumbar Rp3,526,33 per kilogram
12 December 2025 21:59 WIB
Harga TBS periode IV 22-30 November 2025 di Sumbar Rp3.457,94 per kilogram
26 November 2025 14:28 WIB
Pengusaha sawit nyatakan siap hadapi EUDR, tantangan utama ada di tingkat petani
28 October 2025 21:18 WIB
Prabowo minta Menkeu alokasikan sebagian uang Rp13 triliun korupsi CPO untuk LPDP
21 October 2025 9:20 WIB