Padang (ANTARA) -
Ketua PMI Provinsi Sumatera Barat H. Aristo Munandar menegaskan lembaga itu secara institusional tetap memposisikan diri sebagai pihak yang netral dalam perhelatan politik terutama menghadapi Pilkada serentak 2024.
“Sesuai dengan salah satu dari tujuh prinsip internasional kepalangmerahan, yakni netralitas. Maka PMI di seluruh Indonesia termasuk PMI Kota Padang tidak mendukung calon kepala daerah manapun,” katanya di Padang, Sabtu.
Ia mengatakan itu terkait beredarnya video yang menggambarkan kegiatan apel Jumtek (Jumpa Bakti Gembira dan Temu Karya) para relawan PMI Kota Padang di Lubuk Minturun yang disebut-sebut bernuasa kampanye salah satu Calon Wali Kota Padang.
Didampingi Ketua Bidang Organisasi H. Aim Zein, ia menegaskan apa yang disampaikan di dalam potongan video itu, yang mengajak anggota PMI mendukung salah satu pasangan calon kepala daerah, bukan merupakan pernyataan resmi institusi.
“Itu merupakan pernyataan pribadi dari salah satu pengurus PMI Kota Padang," kata dia.
Ketua Bidang Organisasi PMI Sumbar, H. Aim Zein mengatakan pihaknya sudah melakukan rapat khusus membahas soal itu. Ia sependapat dengan dengan Ketua PMI Sumbar bahwa pernyataan ajakan mendukung Cawako tertentu oleh salah satu pengurus PMI Kota Padang itu bukan pernyataan institusi.
Ia menilai itu bahkan mencederai prinsip netralitas PMI dan merupakan sebuah pelanggaran.
“Kita sudah surati Ketua PMI Kota Padang dan merekomendasikan pemberian sanksi kepada pengurus yang bersangkutan. Semua pengurus PMI dimanapun dibolehkan menjadi bagian dari tim kampanye Pilkada atau menjadi calon kepala daerah, tetapi harus terlebih dulu mengambil cuti atau non aktif. Hal itu sudah dilakukan oleh pengurus PMI Bukittinggi dan PMI Kota Solok ketika berlangsung Pemilu Legislatif Februari lalu, ketua dan pengurus yang ikut Pemilu mengajukan non-aktif,” kata Aim.
Kepada semua pengurus PMI Kabupaten/Kota, Aristo Munandar dan Aim Zein memesankan untuk terus menjaga prinsip netralitas sebagai salah satu dari tujuh prinsip dasar kepalangmerahan internasional.
“Para pengurus PMI yang mau ikut politik silahkan, tapi jangan bawa-bawa PMI. Silahkan ajukan cuti dan non-aktif sampai selesai proses Pilkada itu. Dengan demikian semuanya akan sama-sama menjaga posisi PMI sebagai lembaga untuk semua orang, untuk kemanusiaan, kesamaan, kenetralan, kemandirian, kesukarelaan, kesatuan dan kesemestaan,” ujar Aim Zein.*