Bukittinggi (ANTARA) -
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Bukittinggi, Sumatera Barat mengungkap kemungkinan adanya pemilihan suara ulang (PSU) di dua Tempat Pemungutan Suara (TPS) karena terjadinya kesalahan yang tidak bisa ditoleransi.
"Setelah dilakukan klarifikasi dan analisa kajian, ada dua TPS yang diberikan saran perbaikan oleh panitia pemungutan suara (PPS) petugas kepada kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) untuk dilakukan PSU," kata Ketua Bawaslu Bukittinggi, Ruzi Haryadi, Selasa.
Ia mengatakan kedua TPS itu berlokasi di Kelurahan Belakang Balok, dengan berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS diketahui bahwa ini ada pemilih yang menggunakan hak pilihnya dua kali.
"Satu untuk surat suara DPR RI dan satu lagi untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden," kata dia.
Ia menyebut ada lima surat suara diberikan oleh KPPS kepada pemilih dan ketika pemilih memasukkan surat suara ke kotak ternyata ada dua surat suara.
"Jadi ada suara DPR RI dicoblos, kurang satu surat suara untuk provinsi. Kemudian diminta lagi yang artinya sudah ada enam surat suara yang dicoblos pemilih tersebut," kata Ruzi.
Bawaslu Kota Bukittinggi mengungkap dari pengawasan yang dilaksanakan, cukup banyak ditemukan kesalahan yang dilakukan kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) yang bertugas di 365 TPS.
Kesalahan itu beragam, seperti absen daftar pemilih yang tidak sinkron dengan jumlah pemilih yang menyalurkan hak pilih atau pemilih yang lupa membubuhkan tanda tangan serta saat penghitungan suara ada kesalahan untuk penjumlahan, tidak sinkron jumlah suara sah di formulir C1 dan C salinan.
"Ada juga kesalahan dalam penulisan yang seharusnya menggunakan huruf kapital di formulir C1 dan C salinan, termasuk juga salah menginput jumlah pemilih, atau terbalik antara jumlah pemilih laki-laki dan perempuan, serta berbagai bentuk kesalahan lainnya," kata Ruzi Haryadi.
Menurutnya secara umum untuk kesalahan yang sifatnya tidak sengaja, masih bisa diperbaiki atau ditoleransi dengan adanya kesepakatan antara, panitia pemungutan suara (PPS), saksi partai politik, dan panitia pemilihan kecamatan (PPK), yang kemudian dirubah sesuai dengan aturan.
Proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilu 2024 di tingkat kecamatan saat ini terus berlangsung pada tiga kecamatan se-Kota Bukittinggi.
Ruzi Haryadi menambahkan, Bawaslu Kota Bukittinggi beserta jajaran terus memaksimalkan pengawasan proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilu 2024 di tingkat kecamatan.
"Apabila ditemukan kesalahan fatal lagi yang dilakukan KPPS, besar kemungkinan nanti juga akan diusulkan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang. Namun demikian semoga saja hal itu tidak terjadi dan kami berharap semua lancar," pungkasnya.