Pariaman, (ANTARA) - Penerima bantuan langsung tunai bahan bakar minyak (BLT BBM) dari pemerintah pusat di Kota Pariaman, Sumatera Barat mencapai 3.855 keluarga penerima manfaat (KPM) yang tersebar di empat kecamatan di daerah itu.

"KPM tersebut menerima uang dari pemerintah sebesar Rp150 ribu perbulan selama empat bulan mulai dari September sampai Desember," kata Kepala Dinas Sosial Kota Pariaman, Muhammad Rum di Pariaman, Rabu.

Ia mengatakan penyaluran BLT BBM tersebut dilaksanakan dua tahap yang untuk tahap pertama yaitu September dan Oktober dicairkan September sedangkan tahap kedua yaitu November dan Desember dicairkan Oktober.

Ia menyampaikan BLT BBM tersebut disalurkan oleh PT Pos Indonesia baik dilakukan di kantor badan usaha milik negara tersebut maupun di desa dan mengantarkan langsung kepada KPM untuk kondisi tertentu.

Oleh karena itu, lanjutnya pihaknya akan terus berkoordinasi dengan Pos Indonesia untuk kelancaran penyaluran BLT BBM tersebut kepada KPM di Pariaman.

BLT BBM tersebut merupakan bentuk kompensasi dari pemerintah kepada warga dari ekonomi miskin dalam menghadapi penyesuaian harga BBM yang diterapkan pemerintah awal September ini.

"Kami berharap BLT ini dapat membantu warga khususnya di Pariaman," katanya.

Sementara itu, General Manager Kantor Pos Cabang Pariaman Herri Kardinal mengatakan pihaknya diminta pemerintah untuk mempercepat penyaluran BLT BBM kepada penerima. Oleh karena itu kemarin pihaknya sudah mulai menyalurkan BLT BBM kepada 400 KPM di Pariaman.

"Penyaluran BLT BBM tidak saja dilakukan di kantor Pos dan desa namun juga mengantarkannya untuk yang mengalami disabilitas," katanya.

Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan bantuan sosial (bansos) yang diberikan pemerintah sebagai pengalihan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dapat menurunkan tingkat kemiskinan.

Dia menjelaskan penyaluran bansos sebesar Rp24,17 triliun dapat meningkatkan daya beli masyarakat, khususnya kelompok 40 persen ekonomi terbawah. Dengan itu, lanjutnya, bansos akan bisa menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 0,3 basis poin (bp) menjadi 9 persen dari target ,3 persen pada 2022.

"Karena kelompok yang 40 persen terendah, selain menanggung kenaikan harga BBM, juga digerojokin uang baru Rp24,17 triliun, maka estimasi kemiskinan akan turun. Jadi, diperkirakan nanti kemiskinan akan turun sekitar sekitar 0,3 bp, walaupun harga BBM naik," kata Wamenkeu Suahasil dalam kuliah umum di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) yang di pantau secara daring di Jakarta. (*)