Padang Panjang (ANTARA) - Pemerintah Kota Padang Panjang berhasil menjadi yang pertama di Provinsi Sumbar dalam Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam metode penilaian terbaru.

Hal tersebut mencuat saat kunjungan Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Barat, di Ruang Kerja Wali Kota, Kamis.

Kedatangan Ketua Perwakilan BPKP Sumbar,  Dessy Adin bersama rombongan disambut Wali Kota, H. Fadly Amran, BBA Datuak Paduko Malano bersama Wakil Wali Kota, Drs. Asrul dan Inspektur, Dr. Syahril, M.H. Selain menjalin silaturahmi, pertemuan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kerja sama antara Perwakilan BPKP Sumbar dengan Pemerintah Kota.

"Kerja sama dan koordinasi Inspektorat  Padang Panjang dan Perwakilan BPKP Sumbar terus berjalan dengan baik. Kami dari Pemkot mengucapkan terima kasih kepada BPKP atas bimbingan dan arahannya sehingga PK APIP Kota Padang Panjang telah mencapai Level 3," ucap Fadly Amran.

Piagam Kapabilitas APIP yang diserahkan Dessy Adin diterima Wako Fadly  bersama Wawako Asrul dan Inspektur Syahril.

Dessy Adin, mengatakan, Level 3 berarti kemampuan APIP di lingkungan Inspektorat Padang Panjang telah sanggup melakukan penilaian tentang efisiensi, efektivitas, ekonomis terhadap suatu kegiatan. Serta mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian internal.

"Ke depannya kita akan terus dorong Pemkot Padang Panjang untuk menerapkan manajemen risiko di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Pemkot Padang Panjang. Penerapan manajemen risiko yang efektif akan membantu OPD untuk meminimalkan dampak risiko yang berpotensi menghambat OPD dalam mencapai tujuannya, serta memaksimalkan nilai bagi para stakeholdernya," ujar Dessy.

Dikatakannya, guna meminimalkan dampak risiko, diperlukan upaya manajemen mengidentifikasi, menilai, serta mengelola risiko tersebut. Proses ini dikenal sebagai manajemen risiko.