Padang (ANTARA) - Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Unit Pelatihan Teknis Daerah (UPTD) Diklat Koperasi dan UMKM Sumbar naik 200 persen pada 2022 dari awalnya Rp100 juta pertahun menjadi Rp300 juta per tahun.
"Pada 2021 kita diberikan target PAD sebesar Rp100 juta. Dengan dukungan semua personel, realisasi bisa mencapai Rp285 juta atau mencapai 285 persen. Pada 2022, target PAD kita dinaikkan menjadi Rp300 juta," ujar Kepala UPTD Diklat Koperasi dan UMKM Sumbar, Yuzran Ance di Padang, Senin.
Ia yakin dengan makin melandainya kasus COVID-19 di Sumbar dan telah mulainya kegiatan swasta dan pemerintahan, target PAD yang diberikan bisa terealisasi.
Pemasukan dari UPTD Diklat Koperasi dan UMKM Sumbar diantaranya dari penyewaan kamar serta dua unit aula lengkap dengan sound sistem.
Lembaga tersebut memiliki 30 unit kamar yang bisa disewakan kepada umum maupun pemerintahan sepanjang tahun. Namun dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya, tingkat penyewaan biasanya akan naik pada akhir tahun.
"Dari 30 kamar itu, saat ini yang bisa disewakan sekitar 24 unit. Sisanya membutuhkan perbaikan. Kita maksimalkan kamar yang tersedia untuk bisa merealisasikan target yang diberikan," katanya.
Menurutnya kamar yang nyaman, lokasi yang berada di pusat kota (jalan S Parman Padang) serta tarif yang relatif murah hanya Rp200 ribu per malam membuat tempat itu cukup diminati.
Dua unit aula dengan kapasitas masing-masing 100 orang juga menjadi andalan untuk meraup PAD. Aula itu biasanya penuh di pesan pada akhir tahun.
Sementara itu Wakil Gubernur Sumbar, Audy Joinaldy mengatakan peningkatan PAD tidak bisa mengandalkan investasi dari luar karena hal itu hanya bisa menambah pertumbuhan ekonomi, seperti belanja pemerintah, belanja masyarakat, eksport import, serta banyaknya peredaran uang di masyarakat.
Karena itu dibutuhkan inovasi dari semua OPD untuk bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. "Tanpa inovasi saya yakin Pendapatan Asli Daerah tidak akan meningkat, "Business As Usual" biasa-biasa saja, itu-itu saja. Tidak signifikan," katanya.
Selama ini penyumbang PAD terbanyak Sumbar adalah pajak kendaraan bermotor, tetapi PAD dari sektor lain juga tidak bisa dikesampingkan. "Semua harus bergerak dan berinovasi untuk meningkatkan PAD," katanya.