Pemerintah carikan format yang tepat permodalan Kopdes Merah Putih

Kota Padang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat (Sumbar) mengatakan pemerintah masih mencarikan format yang tepat terkait permodalan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.

"Saat ini, pemerintah pusat sedang mencarikan format yang tepat untuk pendanaan," kata Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumbar Endrizal di Kota Padang, Jumat.

Awalnya pendanaan Kopdes Merah Putih akan menggunakan skema pinjaman dari himpunan bank milik negara (Himbara). Namun, apabila dalam perjalanannya terdapat kendala atau masalah, maka pihak bank akan memotong dana alokasi umum nagari, katanya menjelaskan.

Menurut Endrizal, skema tersebut langsung ditolak oleh pihak nagari atau pemerintah desa karena dinilai merugikan. Oleh karena itu, opsi pinjaman permodalan tersebut dibatalkan.

"Jadi, sekarang itu pemerintah sedang mencari format terbaru untuk permodalan," katanya.

Untuk biaya pembangunan infrastruktur Kopdes Merah Putih, menurut Endrizal, sepenuhnya dibiayai oleh anggaran pendapatan belanja negara (APBN) dan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD).

Sementara itu, untuk operasional sepenuhnya diserahkan kepada masyarakat atau koperasi itu sendiri. Hal itu bisa melalui skema peminjaman ke bank, kerja sama dengan pihak lain.

"Tapi kalau untuk gedung termasuk kendaraan operasional seperti sepeda motor, mobil atau truk yang akan disiapkan," ujar dia.

Sejauh ini, kebanyakan Kopdes Merah Putih di Sumbar sudah beroperasi. Salah satu koperasi di daerah Balai Gadang, Kota Padang, yang mampu menghasilkan hingga 50 kilogram madu kelulut, atau masyarakat lokal menyebutnya madu galo-galo.

Selain memenuhi permintaan dalam provinsi, Kopdes tersebut juga melayani permintaan dari negara tetangga seperti Malaysia. Untuk harga madu, satu kilogram madu kelulut dijual dengan harga Rp500 ribu.