Padang (ANTARA) - Sebagai bentuk perwujudan prinsip-prinsip politik berintegritas, Febri Diansyah dan Donal Fariz mengajukan pengunduran diri sebagai Tim Penyusun Materi Debat pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) dan Kabupaten Tanah Datar.


"Kami berkomitmen  mencegah sejak awal potensi terjadi konflik kepentingan atau setidaknya menjaga kepatutan dan mitigasi risiko dimasa akan datang terkait posisi sebagai kuasa hukum Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan - Dasril Panin Datuk Labuan," kata Febri melalui siaran pers yang diterima  di Padang, Kamis.


Donal Fariz sebelumnya diminta masuk sebagai Tim Penyusun Materi Debat di KPU Provinsi Sumatera Barat, sedangkan Febri Diansyah di KPU Kabupaten Tanah Datar.


"Hal ini kami lakukan karena prinsip politik berintegritas seperti yang diterapkan pada hubungan pendampingan hukum terhadap SR-Labuan di Kabupaten Dharmasraya, agar kita bersama menjaga prinsip integritas tersebut," kata dia.


Meskipun Kabupaten Dharmasraya dan Kabupaten Tanah Datar merupakan wilayah yang berbeda, namun ia  memandang perlu melakukan penegasan  terkait posisi tersebut.


Hal ini dilakukan sebagai bentuk pencegahan sejak awal sekaligus penghormatan terhadap prinsip Independensi KPU Kabupaten Tanah Datar dalam menjalankan tugas mewujudkan pilkada yang demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.


"Kami berharap pelaksanaan pilkada yang demokratis dan berintegritas dapat menghasilkan pemimpin yang dirasakan manfaat dan kerja nyata oleh masyarakat," kata dia.


Usai mengundurkan diri sebagai pegawai KPK  Febri Diansyah dan rekannya Donal Fariz  mendirikan Visi Integritas Law Office memulai perjalanan baru sebagai kuasa hukum Sutan Riska dan D P Datuk Labuan.


Menurut Febri dia  bukan sekadar pendampingan hukum, tapi membawa misi politik berintegritas dengan tujuan agar masyarakat Dharmasraya mendapatkan pemimpin yang terbaik.


Mantan Jubir KPK itu menilai proses politik yang bersih akan menghasilkan pemimpin yang bersih, dan seluruh kebijakan butuh dukungan pemerintahan yang bersih.


"Ini ikhtiar yang kami lakukan bersama dengan posisi sebagai kuasa hukum, harus dijalankan secara profesional dan di luar tim kampanye," ujarnya.


Sedangkan Donal Fariz mengatakan politik bersih dan berintegritas perlu dimulai dari Pilkada mengingat peran pentingnya untuk mewujudkan pemerintah bersih.


Mantan aktivis ICW itu juga menilai adanya pemimpin muda yang maju dalam kontes politik adalah nilai lebih.