F-Demokrat siapkan langkah-langkah legislative review UU Cipta Kerja
Kamis, 5 November 2020 10:52 WIB
Anggota Fraksi Partai Demokrat Didik Mukriyanto (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)
Jakarta, (ANTARA) - Anggota Fraksi Partai Demokrat DPR RI Didik Mukrianto mengatakan fraksinya akan mempertimbangkan langkah-langkah untuk mengusulkan revisi UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
"Hak kami sebagai anggota Fraksi Partai Demokrat DPR RI untuk mempertimbangkan langkah-langkah mengusulkan revisi UU Cipta Kerja," kata Didik di Jakarta, Kamis.
Menurut dia, sebagai bagian dari sikap Demokrat yang menolak persetujuan RUU Ciptaker dalam Rapat Paripurna pada 5 Oktober lalu, fraksinya juga akan menyiapkan langkah-langkah legislative review melalui tata cara dan mekanisme yang diatur dalam UU.
Dia menjelaskan, sebagai produk politik yang resmi disahkan, Demokrat menyadari bahwa langkah-langkah yang tersedia adalah melakukan "legislative review".
"Kami sangat menghormati dan secara moral mendukung segenap pihak yang punya kesamaan pandang dengan Demokrat untuk berjuang dalam jalur konstitusi dan undang-undang. Setelah disahkan tentu ruang dan standing-nya terbuka untuk dilakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi," ujarnya. (*)
"Hak kami sebagai anggota Fraksi Partai Demokrat DPR RI untuk mempertimbangkan langkah-langkah mengusulkan revisi UU Cipta Kerja," kata Didik di Jakarta, Kamis.
Menurut dia, sebagai bagian dari sikap Demokrat yang menolak persetujuan RUU Ciptaker dalam Rapat Paripurna pada 5 Oktober lalu, fraksinya juga akan menyiapkan langkah-langkah legislative review melalui tata cara dan mekanisme yang diatur dalam UU.
Dia menjelaskan, sebagai produk politik yang resmi disahkan, Demokrat menyadari bahwa langkah-langkah yang tersedia adalah melakukan "legislative review".
"Kami sangat menghormati dan secara moral mendukung segenap pihak yang punya kesamaan pandang dengan Demokrat untuk berjuang dalam jalur konstitusi dan undang-undang. Setelah disahkan tentu ruang dan standing-nya terbuka untuk dilakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi," ujarnya. (*)
Pewarta : Imam Budilaksono
Editor :
Copyright © ANTARA 2026
Terkait
Diseminasi KI 2025: Kemenkum Sumbar kuatkan perlindungan hak cipta dan desain industri
08 December 2025 17:56 WIB
Diseminasi KI 2025: Kemenkum Sumbar Fokus Penguatan Pelindungan Hak Cipta dan Desain Industri
08 December 2025 8:54 WIB
Tim mahasiswa UNP lolos PIMNAS 2025, MangiSort jadi inovasi cerdas penjaga mutu manggis Indonesia
13 November 2025 20:31 WIB