Padang (ANTARA) - Pada debat terakhir kampanye Pilkada Wali Kota Padang 2020 Calon Wali Kota Padang Mahyeldi menyampaikan jika terpilih sebagai Wali Kota Padang periode 2019-2024 akan menuntaskan amanah hingga tuntas.
Komitmen tersebut diucapkannya menjawab keraguan banyak pihak bahwa pada Pilgub Sumbar 2020 ia akan meninggalkan kursi wali kota dan mencalonkan diri menjadi orang nomor satu di Sumatera Barat.
Pernyataan tersebut menunjukan keseriusan dalam menjalankan amanat yang diberikan masyarakat.
Namun waktu berputar, masa bergulir politik yang amat dinamis. Siapa sangka pada awalnya PKS selaku pengusung Mahyeldi di Pilkada Padang 2018 memutuskan untuk memberikan amanah kepada Mahyeldi meneruskan kursi kepemimpinan Gubernur Sumbar Irwan Praytino.
Terang saja kebijakan ini menjadi pro dan kontra di kalangan masyarakat karena ada yang menilai orang nomor satu di kota Padang tersebut ingkar janji.
Ternyata proses pencalonan Mahyeldi di PKS memakan proses panjang. Sejak Desember 2019 PKS sudah melakukan survei untuk menjaring sosok yang paling populer di masyarakat untuk diajukan sebagai calon gubernur Sumbar.
Merupakan target yang realistis ketika PKS memasang target kembali mempertahankan kursi Gubernur yang dalam 10 tahun terakhir diduduki oleh kader PKS Irwan Prayitno.
Dan dari sejumlah nama yang dijaring mulai dari Anggota DPR RI Tifatul Sembiring, Wali Kota Payakumbuh Riza Falepi nama Mahyeldi selalu unggul.
Artinya Mahyeldi mendapat dukungan cukup luas di kalangan masyarakat dan ini merupakan sebentuk kepercayaan.
Lagi pula jika yang bersangkutan maju sebagai gubernur dan meninggalkan jabatan sebagai Wali Kota Padang, porsi membangun kota Padang tidak terhalang.
Pada berbagai kesempatan saat ditanyakan soal itu Mahyeldi pun menyampaikan pilihannya untuk mengikuti Pilkada Gubernur Sumbar 2020 kendati baru menjabat sebagai Wali Kota Padang periode kedua selama satu tahun karena mematuhi keputusan partai.
Sebagai kader partai saat ditugaskan sebagai wakil wali kota hingga wali kota ia patuh dan kini ketika diputuskan maju sebagai calon gubernur Sumbar, sebagai kader ia menjalani.
Dapay dianalogikan Sumatera Barat sebagai rumah dan Kota Padang merupakan salah satu ruangan, dengan dicalonkan sebagai Calon Gubernur artinya tetap berada di Padang namun tanggung jawab lebih besar dan luas.
Sejalan dengan itu Ketua DPP PKS wilayah Sumatera bagian Utara Tifatul Sembiring pun menyampaikan setelah melakukan survei dan kajian ternyata popularitas dan elektabilitas Mahyeldi paling tinggi minimal di antara kader PKS.
Untuk mengusung calon gubernur tentu saja PKS mempertimbangkan berbagai aspek mulai dari kapasitas, elektabilitas, popularitas hingga ketersediaan biaya untuk mengikuti pilgub.
Ia melihat sebetulnya ketika Mahyeldi menyampaikan akan menyelesaikan jabatan sebagai Wali Kota Padang saat debat pilkada itu merupakan bentuk keseriusan untuk membangun kota Padang.
Oleh sebab itu ia menilai keputusan mengusung Mahyeldi sebagai calon gubernur adalah bentuk pengembangan tanggung jawab yang lebih luas.
PKS ingin melanjutkan pengabdian untuk melayani masyarakat Sumatera Barat dan berdasarkan hasil survei lebih dari 75 persen warga Padang menginginkan Mahyeldi maju sebagai calon gubernur.
Pilihan ini diambil untuk kemaslahatan yang lebih besar yaitu kota Padang dan kota kabupaten lainnya karenanya keputusan bisa berubah karena kondisi, sebagaimana fatwa bisa berubah karena realitas lapangan. (adv)
Penulis adalah Juru Bicara Mahyeldi-Audy Joinaldy
Baca juga: Keluarga Harmonis
Baca juga: Memilih Audy Joinaldy
Komitmen tersebut diucapkannya menjawab keraguan banyak pihak bahwa pada Pilgub Sumbar 2020 ia akan meninggalkan kursi wali kota dan mencalonkan diri menjadi orang nomor satu di Sumatera Barat.
Pernyataan tersebut menunjukan keseriusan dalam menjalankan amanat yang diberikan masyarakat.
Namun waktu berputar, masa bergulir politik yang amat dinamis. Siapa sangka pada awalnya PKS selaku pengusung Mahyeldi di Pilkada Padang 2018 memutuskan untuk memberikan amanah kepada Mahyeldi meneruskan kursi kepemimpinan Gubernur Sumbar Irwan Praytino.
Terang saja kebijakan ini menjadi pro dan kontra di kalangan masyarakat karena ada yang menilai orang nomor satu di kota Padang tersebut ingkar janji.
Ternyata proses pencalonan Mahyeldi di PKS memakan proses panjang. Sejak Desember 2019 PKS sudah melakukan survei untuk menjaring sosok yang paling populer di masyarakat untuk diajukan sebagai calon gubernur Sumbar.
Merupakan target yang realistis ketika PKS memasang target kembali mempertahankan kursi Gubernur yang dalam 10 tahun terakhir diduduki oleh kader PKS Irwan Prayitno.
Dan dari sejumlah nama yang dijaring mulai dari Anggota DPR RI Tifatul Sembiring, Wali Kota Payakumbuh Riza Falepi nama Mahyeldi selalu unggul.
Artinya Mahyeldi mendapat dukungan cukup luas di kalangan masyarakat dan ini merupakan sebentuk kepercayaan.
Lagi pula jika yang bersangkutan maju sebagai gubernur dan meninggalkan jabatan sebagai Wali Kota Padang, porsi membangun kota Padang tidak terhalang.
Pada berbagai kesempatan saat ditanyakan soal itu Mahyeldi pun menyampaikan pilihannya untuk mengikuti Pilkada Gubernur Sumbar 2020 kendati baru menjabat sebagai Wali Kota Padang periode kedua selama satu tahun karena mematuhi keputusan partai.
Sebagai kader partai saat ditugaskan sebagai wakil wali kota hingga wali kota ia patuh dan kini ketika diputuskan maju sebagai calon gubernur Sumbar, sebagai kader ia menjalani.
Dapay dianalogikan Sumatera Barat sebagai rumah dan Kota Padang merupakan salah satu ruangan, dengan dicalonkan sebagai Calon Gubernur artinya tetap berada di Padang namun tanggung jawab lebih besar dan luas.
Sejalan dengan itu Ketua DPP PKS wilayah Sumatera bagian Utara Tifatul Sembiring pun menyampaikan setelah melakukan survei dan kajian ternyata popularitas dan elektabilitas Mahyeldi paling tinggi minimal di antara kader PKS.
Untuk mengusung calon gubernur tentu saja PKS mempertimbangkan berbagai aspek mulai dari kapasitas, elektabilitas, popularitas hingga ketersediaan biaya untuk mengikuti pilgub.
Ia melihat sebetulnya ketika Mahyeldi menyampaikan akan menyelesaikan jabatan sebagai Wali Kota Padang saat debat pilkada itu merupakan bentuk keseriusan untuk membangun kota Padang.
Oleh sebab itu ia menilai keputusan mengusung Mahyeldi sebagai calon gubernur adalah bentuk pengembangan tanggung jawab yang lebih luas.
PKS ingin melanjutkan pengabdian untuk melayani masyarakat Sumatera Barat dan berdasarkan hasil survei lebih dari 75 persen warga Padang menginginkan Mahyeldi maju sebagai calon gubernur.
Pilihan ini diambil untuk kemaslahatan yang lebih besar yaitu kota Padang dan kota kabupaten lainnya karenanya keputusan bisa berubah karena kondisi, sebagaimana fatwa bisa berubah karena realitas lapangan. (adv)
Penulis adalah Juru Bicara Mahyeldi-Audy Joinaldy
Baca juga: Keluarga Harmonis
Baca juga: Memilih Audy Joinaldy