Muaro (ANTARA) - Sedikitnya 916 Kepala Keluarga (KK) masyarakat di Nagari Sijunjung, Kecamatan Sijunjung yang terdampak COVID-19 menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari dana bersumber APBD kabupaten setempat.
Penyerahan BLT tersebut dilakukan secara simbolis di Halaman Kantor Wali Nagari Sijunjung pada hari Senin 22 Juni 2020 lalu.
Saat dikonfirmasi MC Sijunjung, Walinagari Sijunjung Rajilis menyebutkan pihaknya menyerahkan BLT ABPD Kabupaten kepada ratusan masyarakat di Nagari Sijunjung.
“Penyerahan BLT ini sudah berlangsung sejak Senin (22/6) kemarin hingga hari ini Kamis (25/6) kepada 916 KK di 10 Jorong di Nagari Sijunjung,” ungkapnya seperti diriliskepada MC Sijunjung, Kamis (25/6) siang.
Sebelumnya, pihaknya mengusulkan 960 KK. Tapi karena 44 KK ada yang bekerja di Pemerintahan, itu sudah dianggap tidak bisa untuk menerima BLT Kabupaten tersebut.
“Didalam 44 KK itu, ada yang THL di Pemerintahan, ada Guru Honor. Karena menerima dana anggaran kabupaten dalam bentuk honor atau gaji di APBD, maka tidak bisa untuk menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) ini,” terang walinagari.
“Oleh karena itu, anggaran untuk 44 KK tersebut kita dikembalikan lagi ke Kabupaten,” ujarnya.
Lebih lanjut kata Walinagari, BLT itu diserahkan kepada penerima untuk 2 bulan. “ per KK menerima dengan besaran Rp.600 ribu/ bulan, untuk dua bulan per KK itu menerima Rp. 1.200.000,00 melalui Bank. Jadi, seluruh anggaran BLT Kabupaten di Nagari Sijunjung sebesar Rp. 1.152.000.000,00.” pungkasnya.
Penyerahan BLT tersebut dilakukan secara simbolis di Halaman Kantor Wali Nagari Sijunjung pada hari Senin 22 Juni 2020 lalu.
Saat dikonfirmasi MC Sijunjung, Walinagari Sijunjung Rajilis menyebutkan pihaknya menyerahkan BLT ABPD Kabupaten kepada ratusan masyarakat di Nagari Sijunjung.
“Penyerahan BLT ini sudah berlangsung sejak Senin (22/6) kemarin hingga hari ini Kamis (25/6) kepada 916 KK di 10 Jorong di Nagari Sijunjung,” ungkapnya seperti diriliskepada MC Sijunjung, Kamis (25/6) siang.
Sebelumnya, pihaknya mengusulkan 960 KK. Tapi karena 44 KK ada yang bekerja di Pemerintahan, itu sudah dianggap tidak bisa untuk menerima BLT Kabupaten tersebut.
“Didalam 44 KK itu, ada yang THL di Pemerintahan, ada Guru Honor. Karena menerima dana anggaran kabupaten dalam bentuk honor atau gaji di APBD, maka tidak bisa untuk menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) ini,” terang walinagari.
“Oleh karena itu, anggaran untuk 44 KK tersebut kita dikembalikan lagi ke Kabupaten,” ujarnya.
Lebih lanjut kata Walinagari, BLT itu diserahkan kepada penerima untuk 2 bulan. “ per KK menerima dengan besaran Rp.600 ribu/ bulan, untuk dua bulan per KK itu menerima Rp. 1.200.000,00 melalui Bank. Jadi, seluruh anggaran BLT Kabupaten di Nagari Sijunjung sebesar Rp. 1.152.000.000,00.” pungkasnya.