Padang (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Barat menyebutkan sejumlah daerah di provinsi itu memiliki konflik pilkada terutama di daerah yang memiliki pasangan calon perseorangan lebih dari satu pasang.
Ketua KPU Sumbar Amnasmen di Padang, Jumat mengatakan untuk persoalan kemananan tentu KPU tidak dapat menyelesaikan sendiri, namun harus ada kerja sama dengan pihak keamanan.
"Kita sudah bertemu dengan Kapolda Sumbar untuk membicarakan hal ini dan mengajak Kapolda turun langsung ke daerah untuk mengantisipasi hal tersebut," ujar dia.
Menurutnya banyaknya pasangan perseorangan yang ikut pilkada di suatu daerah berpotensi menimbulkan perselisihan. Misalnya, satu warga telah memberikan dukungan di calon ini dan dirinya juga tercatat memberikan dukungan kepada calon lain tentu ini akan menimbulkan persoalan,
Ia mencontohkan di Kabupaten Solok Selatan ada dua pasangan calon perseorangan. Saat ini verifikasi administrasi telah dijalankan dan verifikasi faktual akan dilakukan setelah itu.
"Tentu suasana akan lebih hangat dan ini yang coba kita antisipasi bersama," katanya.
Selain itu, ada Kabupaten Pasaman Barat dan Kabupaten Limapuluh Kota yang saat ini ada dua pasang calon perseorangan. Sementara itu Kota Bukittinggi saat ini memiliki tiga pasang calon perseorangan yang telah menyerahkan bukti dukungan.
"Kita meminta Kapolda datang ke sana dan kalau bisa seluruh peserta dikumpulkan tentu kita akan berkoordinasi dengan Bawaslu agar tercipta pilkada badunsanak," kata dia