Jakarta, (ANTARA) - Pengamat intelijen Suripto menyarankan agar pemerintah menarik pasukan TNI dari Papua guna menghindari kesan adanya konfrontasi antara masyarakat dengan militer.
"Pengerahan tentara besar-besaran itu tidak menyelesaikan persoalan. Justru menimbulkan kecurigaan dan sentimen bahwa ini penjajahan baru," ucap Suripto di Jakarta, Jumat.
"Justru kita malah melakukan semacam konfrontasi begitu. Kita harus belajar dari kejadian lepasnya Timor Timur," sambungnya.
Baca juga: Kapolri pastikan kapan penarikan personil TNI-Polri di Papua
Menurut Suripto, kehadiran ribuan pasukan TNI di Papua seakan menimbulkan kesan adanya invasi militer. Pendekatan militer kurang tepat diterapkan untuk menghadapi permasalahan mengenai politik identitas, seperti yang kini terjadi di Bumi Cendrawasih itu.
"Sedangkan yang disentuh adalah bagaimana kita menghormati politik identitas, artinya kita harus menghargai semua, dan harus kita dekati mereka," ujar dia.
Suripto mengatakan, untuk segera meredam konflik, pemerintah harus meningkatkan pendekatan persuasif dengan menghormati dan menghargai identitas masyarakat Papua.
Baca juga: Hendropriyono dan Prabowo Subianto bertemu, bincangkan pemulihan Papua
Menurut dia, upaya tersebut lebih efektif karena akan menimbulkan perasaan bahwa pemerintah menghargai hak berpendapat masyarakat Papua, serta tidak berniat menghilangkan identitas mereka.
"Setidaknya kita kalau memang menegakkan dan menjaga NKRI, kita hormati itu," ujar dia. (*)
Baca juga: Interpol buru Veronica Koman
Baca juga: Papua Terkini - Tersangka ricuh Papua menjadi 57 orang
"Pengerahan tentara besar-besaran itu tidak menyelesaikan persoalan. Justru menimbulkan kecurigaan dan sentimen bahwa ini penjajahan baru," ucap Suripto di Jakarta, Jumat.
"Justru kita malah melakukan semacam konfrontasi begitu. Kita harus belajar dari kejadian lepasnya Timor Timur," sambungnya.
Baca juga: Kapolri pastikan kapan penarikan personil TNI-Polri di Papua
Menurut Suripto, kehadiran ribuan pasukan TNI di Papua seakan menimbulkan kesan adanya invasi militer. Pendekatan militer kurang tepat diterapkan untuk menghadapi permasalahan mengenai politik identitas, seperti yang kini terjadi di Bumi Cendrawasih itu.
"Sedangkan yang disentuh adalah bagaimana kita menghormati politik identitas, artinya kita harus menghargai semua, dan harus kita dekati mereka," ujar dia.
Suripto mengatakan, untuk segera meredam konflik, pemerintah harus meningkatkan pendekatan persuasif dengan menghormati dan menghargai identitas masyarakat Papua.
Baca juga: Hendropriyono dan Prabowo Subianto bertemu, bincangkan pemulihan Papua
Menurut dia, upaya tersebut lebih efektif karena akan menimbulkan perasaan bahwa pemerintah menghargai hak berpendapat masyarakat Papua, serta tidak berniat menghilangkan identitas mereka.
"Setidaknya kita kalau memang menegakkan dan menjaga NKRI, kita hormati itu," ujar dia. (*)
Baca juga: Interpol buru Veronica Koman
Baca juga: Papua Terkini - Tersangka ricuh Papua menjadi 57 orang