Ramallah, Palestina (ANTARA) - Presiden Mahmoud Abbas pada Sabtu (20/7) kembali menyampaikan penentangan kuatnya terhadap apa yang dikenal sebagai "kesepakatan abad ini" atau rencana perdamaian AS.
Selama satu pertemuan Komite Sentral Fatah di Ramallah, Tepi Barat Sungai Jordan, ia berkata, "Posisi kami pada masa lalu adalah posisi kami sekarang dan tidak berubah: Kami takkan menerima kesepakatan abad ini dan takkan menerima Lokakarya Manama." Ia merujuk kepada Lokakarya Manama, yang diselenggarakan pada Juli dengan di bawah perlindungan AS di Bahrain.
Mengenai penahanan hasil pajak Palestina oleh Israel, Abbas mengatakan pemimpin Palestina takkan menerima hasil pajak itu jika tidak dibayarkan secara penuh, demikian laporan Kantor Berita Palestina, WAFA --yang dipantau Antara di Jakarta, Ahad. Masalah penahanan pajak tersebut telah digaris-bawahi oleh presiden Palestina itu selama beberapa bulan belakangan.
Sementara itu, Presiden Abbas mengutuk penggalian belum lama ini oleh Israel di Kota Tua Jerusalem (Al-Quds). Ia mengatakan, "Penggalian itu, yang dilakukan di kota Jerusalem, yang diduduki, adalah masalah yang sangat serius, dan kita tak boleh membiarkan Israel terus mengutak-atik ibu kota abadi Palestina."
Ia juga mengatakan dua masalah dijadwalkan dibahas selama pertemuan Komite Revolusi Fatah di Ramallah pada Sabtu, dan yang paling utama adalah peristiwa baru-baru ini di Lebanon akibat keputusan Menteri Tenaga Kerja Lebanon terhadap perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja Palestina.
"Kami tidak ingin ketegangan atau peningkatan apa pun dengan Lebanon, dan kami ingin menggagalkan setiap upaya oleh siapa saja yang ingin menghancurkan hubungan luar biasa antara kita dan saudara kita di Lebanon," kata Abbas.
Presiden Palestina tersebut menambahkan pertemuan Dewan Revolusi Fatah juga direncanakan membahas kunjungan resmi belum lama ini Perdana Menteri Mohammad Shtayyeh ke Jordania dan Irak serta hasil kunjungan itu.
Sumber: WAFA
Selama satu pertemuan Komite Sentral Fatah di Ramallah, Tepi Barat Sungai Jordan, ia berkata, "Posisi kami pada masa lalu adalah posisi kami sekarang dan tidak berubah: Kami takkan menerima kesepakatan abad ini dan takkan menerima Lokakarya Manama." Ia merujuk kepada Lokakarya Manama, yang diselenggarakan pada Juli dengan di bawah perlindungan AS di Bahrain.
Mengenai penahanan hasil pajak Palestina oleh Israel, Abbas mengatakan pemimpin Palestina takkan menerima hasil pajak itu jika tidak dibayarkan secara penuh, demikian laporan Kantor Berita Palestina, WAFA --yang dipantau Antara di Jakarta, Ahad. Masalah penahanan pajak tersebut telah digaris-bawahi oleh presiden Palestina itu selama beberapa bulan belakangan.
Sementara itu, Presiden Abbas mengutuk penggalian belum lama ini oleh Israel di Kota Tua Jerusalem (Al-Quds). Ia mengatakan, "Penggalian itu, yang dilakukan di kota Jerusalem, yang diduduki, adalah masalah yang sangat serius, dan kita tak boleh membiarkan Israel terus mengutak-atik ibu kota abadi Palestina."
Ia juga mengatakan dua masalah dijadwalkan dibahas selama pertemuan Komite Revolusi Fatah di Ramallah pada Sabtu, dan yang paling utama adalah peristiwa baru-baru ini di Lebanon akibat keputusan Menteri Tenaga Kerja Lebanon terhadap perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja Palestina.
"Kami tidak ingin ketegangan atau peningkatan apa pun dengan Lebanon, dan kami ingin menggagalkan setiap upaya oleh siapa saja yang ingin menghancurkan hubungan luar biasa antara kita dan saudara kita di Lebanon," kata Abbas.
Presiden Palestina tersebut menambahkan pertemuan Dewan Revolusi Fatah juga direncanakan membahas kunjungan resmi belum lama ini Perdana Menteri Mohammad Shtayyeh ke Jordania dan Irak serta hasil kunjungan itu.
Sumber: WAFA