PAN desak Polri usut aktor intelektual kerusuhan 21-22 Mei
Sabtu, 25 Mei 2019 12:21 WIB
Waketum PAN yang juga anggota DPR-RI Dapil Sulut, Dr. Bara Krishna Hasibuan Walewangko. (ist)
Jakarta, (ANTARA) - Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Amanat Nasional (PAN) Bara Hasibuan mendesak Polri mengusut tuntas aktor intelektual di balik kerusuhan 21-22 Mei 2019 lalu.
Ia meminta aktor intelektual peristiwa itu ditangkap.
"Orang-orang yang mendesain kerusuhan harus diungkap, orang-orang itu tidak punya ruang dalam demokrasi di negeri ini," ujar Bara Hasibuan melalui siaran pers, Jakarta, Sabtu.
Hal itu diucapkannya dalam diskusi Lingkar Studi Politik Indonesia (LSPI) bertema "Legitimasi Pemilu 2019: Antara People Power dan Rekonsiliasi' di Jakarta.
Menurut Bara, kerusuhan yang memakan korban jiwa itu banyak menimbulkan kerugian perekonomian negara karena berpengaruh terhadap citra Indonesia di mata publik internasional.
"Menimbulkan banyak kerugian, padahal persepsi positif dari negara lain merupakan bagian penting. Kita minta pemerintah bersikap tegas, termasuk penegakan hukum kepada semua pihak," tutur Bara.
Ia pun meminta kader PAN tidak terlibat dalam aksi demonstrasi terkait Pemilu, apalagi sampai merusak fasilitas umum. Berdasarkan kejadian kemarin, aksi turun ke jalan rentan ditunggangi kelompok tertentu yang tidak bertanggung jawab.
Selain diskusi, turut digelar deklarasi penolakan aksi people power oleh mahasiswa dari Jaringan Mahasiswa Antarkampus. Mereka juga mendukung kepolisian menjaga kamtibmas dan mendorong penegak hukum mengusut tuntas kerusuhan 21-22 Mei.
"Konsep people power tidak relevan sekarang ini. Menciptakan situasi dan persepsi tidak legitimate sehingga membuat semua orang turun ke jalan. Bagi saya kejadian kemarin akumulasi dari kejadian terus-menerus untuk menebarkan delegimitasi," katanya. (*)
Ia meminta aktor intelektual peristiwa itu ditangkap.
"Orang-orang yang mendesain kerusuhan harus diungkap, orang-orang itu tidak punya ruang dalam demokrasi di negeri ini," ujar Bara Hasibuan melalui siaran pers, Jakarta, Sabtu.
Hal itu diucapkannya dalam diskusi Lingkar Studi Politik Indonesia (LSPI) bertema "Legitimasi Pemilu 2019: Antara People Power dan Rekonsiliasi' di Jakarta.
Menurut Bara, kerusuhan yang memakan korban jiwa itu banyak menimbulkan kerugian perekonomian negara karena berpengaruh terhadap citra Indonesia di mata publik internasional.
"Menimbulkan banyak kerugian, padahal persepsi positif dari negara lain merupakan bagian penting. Kita minta pemerintah bersikap tegas, termasuk penegakan hukum kepada semua pihak," tutur Bara.
Ia pun meminta kader PAN tidak terlibat dalam aksi demonstrasi terkait Pemilu, apalagi sampai merusak fasilitas umum. Berdasarkan kejadian kemarin, aksi turun ke jalan rentan ditunggangi kelompok tertentu yang tidak bertanggung jawab.
Selain diskusi, turut digelar deklarasi penolakan aksi people power oleh mahasiswa dari Jaringan Mahasiswa Antarkampus. Mereka juga mendukung kepolisian menjaga kamtibmas dan mendorong penegak hukum mengusut tuntas kerusuhan 21-22 Mei.
"Konsep people power tidak relevan sekarang ini. Menciptakan situasi dan persepsi tidak legitimate sehingga membuat semua orang turun ke jalan. Bagi saya kejadian kemarin akumulasi dari kejadian terus-menerus untuk menebarkan delegimitasi," katanya. (*)
Pewarta : Anita Permata Dewi
Editor :
Copyright © ANTARA 2026
Terkait
Dedikasi IPDA Antoni Hasibuan bangun jembatan darurat penghubung Lanai-Batang Kundur
08 August 2025 13:37 WIB
Tanggapan Otto Hasibuan soal surat pengunduran diri Hotman Paris dari Peradi
15 April 2022 5:41 WIB, 2022
Tiga kubu Perhimpunan Advokat Indonesia sepakat islah. MA didorong cabut regulasi terkait sumpah advokat
26 February 2020 10:49 WIB, 2020
Kasubbag Humas Polres Langkat meninggal setelah alami kecelakaan korban tabrak lari
05 September 2019 13:56 WIB, 2019
Ani Hasibuan akan gugat portal berita terkait berita soal ratusan KPPS gugur
17 May 2019 13:04 WIB, 2019