Lubuksikaping, (Antaranews Sumbar) - Ratusan perangkat nagari di Kabupaten Pasaman ikuti workshop evaluasi implementasi sistem tata kelola keuangan desa dengan aplikasi Siskeudes Versi 2.0.
Pembekalan itu diberikan oleh tim dari Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sumatera Barat, Rabu (23/1).
Turut hadir, Bupati Pasaman Yusuf Lubis, Anggota Komisi XI DPR Refrizal, Direktur PPKD Wilayah III BPKP, Iskandar Novianto, Kepala BPKP Perwakilan Sumbar, Danny Amanda, Perwakikan BPK Sumbar Monica Wijayanti, Kasubdit Tipikor Polda Sumbar AKP Burahim Boer, Camat, Walinagari dan para Ketua Bamus.
Bupati Pasaman, Yusuf Lubis mengapresiasi pelaksanaan workshop evaluasi implementasi sistem tata kelola keuangan desa dengan aplikasi Siskeudes versi 2.0 oleh BPKP di daerah itu.
Menurutnya, kegiatan tersebut merupakan upaya pemerintah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, transparan dan akuntabel di nagari.
"Kami ucapkan terimakasih atas upaya BPKP menyelenggarakan acara ini di Pasaman. Hanya ada dua kabupaten/kota tempat dilaksanakannya acara ini," katanya.
Bupati mengatakan, perlu dilakukan penyesuaian dalam hal pengelolaan keuangan di nagari guna mewujudkan pengelolaan keuangan dan pembangunan desa yang partisipatif transparan, akuntabel dengan menggunakan aplikasi Siskeudes.
"Siskeudes akan membantu perangkat nagari dalam mewujudkan transparansi dalam pengelolaan keuangan nagari. Sehingga anggaran nagari dapat dipertanggungjawabkan dan walinagari terhindar terhindar dari jeratan hukum," katanya.
Bupati berpesan, agar peserta workshop dapat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dengan baik dan sungguh-sungguh. Ia juga meminta, para peserta tidak malu untuk bertanya jika ada sesuatu hal yang tidak dimengerti.
"Kepada Bapak/Ibu peserta workshop saya tekankan ikuti acara ini dengan baik, perhatikan seluruh materi yang disampaikan oleh pemateri dan jangan sungkan untuk bertanya jika belum mengerti," ujarnya.
Anggota Komisi XI DPR RI, Refrizal berjanji akan memperjuangkan alokasi dana desa untuk nagari di Kabupaten Pasaman bisa bertambah dibanding sebelumnya.
"Nanti saya akan bicarakan hal ini dengan Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah, sumber dana desa ini. Khusus Pasaman, bisa jumlahnya ditambah. Solusinya begitu, kalau ndak, yah pemekaran. Ini akan saya perjuangkan agar dana desa bisa naik.
Ia pun mendorong dilakukannya pemekaran nagari lebih banyak di daerah itu. Sehingga alokasi dana desa yang diterima oleh daerah lebih banyak.
"Saya baru tahu disini (Pasaman) nagarinya baru berjumlah 37 nagari. Sangat sedikit. Di Padang Pariaman saja sudah 103 lebih nagari. Di daerah lain malah lebih banyak. Ini akan kita perjuangkan," ucap Refrizal.
Tingkat kemiskinan di Nagari (Desa) semakin berkurang, infrastruktur meningkat dan masyarakat semakin terberdayakan seiring dengan adanya program dana desa tersebut.
"Jadi pesan saya kepada para Walinagari, dana desa ini harus dikelola dengan baik, jangan disalahgunakan. Sebab, pengelolaan dana desa ini diawasi oleh banyak pihak. Mulai dari masyarakat, Polri, BPKP, BPK. Tidak bisa main-main," ujarnya. *
Pembekalan itu diberikan oleh tim dari Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sumatera Barat, Rabu (23/1).
Turut hadir, Bupati Pasaman Yusuf Lubis, Anggota Komisi XI DPR Refrizal, Direktur PPKD Wilayah III BPKP, Iskandar Novianto, Kepala BPKP Perwakilan Sumbar, Danny Amanda, Perwakikan BPK Sumbar Monica Wijayanti, Kasubdit Tipikor Polda Sumbar AKP Burahim Boer, Camat, Walinagari dan para Ketua Bamus.
Bupati Pasaman, Yusuf Lubis mengapresiasi pelaksanaan workshop evaluasi implementasi sistem tata kelola keuangan desa dengan aplikasi Siskeudes versi 2.0 oleh BPKP di daerah itu.
Menurutnya, kegiatan tersebut merupakan upaya pemerintah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, transparan dan akuntabel di nagari.
"Kami ucapkan terimakasih atas upaya BPKP menyelenggarakan acara ini di Pasaman. Hanya ada dua kabupaten/kota tempat dilaksanakannya acara ini," katanya.
Bupati mengatakan, perlu dilakukan penyesuaian dalam hal pengelolaan keuangan di nagari guna mewujudkan pengelolaan keuangan dan pembangunan desa yang partisipatif transparan, akuntabel dengan menggunakan aplikasi Siskeudes.
"Siskeudes akan membantu perangkat nagari dalam mewujudkan transparansi dalam pengelolaan keuangan nagari. Sehingga anggaran nagari dapat dipertanggungjawabkan dan walinagari terhindar terhindar dari jeratan hukum," katanya.
Bupati berpesan, agar peserta workshop dapat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dengan baik dan sungguh-sungguh. Ia juga meminta, para peserta tidak malu untuk bertanya jika ada sesuatu hal yang tidak dimengerti.
"Kepada Bapak/Ibu peserta workshop saya tekankan ikuti acara ini dengan baik, perhatikan seluruh materi yang disampaikan oleh pemateri dan jangan sungkan untuk bertanya jika belum mengerti," ujarnya.
Anggota Komisi XI DPR RI, Refrizal berjanji akan memperjuangkan alokasi dana desa untuk nagari di Kabupaten Pasaman bisa bertambah dibanding sebelumnya.
"Nanti saya akan bicarakan hal ini dengan Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah, sumber dana desa ini. Khusus Pasaman, bisa jumlahnya ditambah. Solusinya begitu, kalau ndak, yah pemekaran. Ini akan saya perjuangkan agar dana desa bisa naik.
Ia pun mendorong dilakukannya pemekaran nagari lebih banyak di daerah itu. Sehingga alokasi dana desa yang diterima oleh daerah lebih banyak.
"Saya baru tahu disini (Pasaman) nagarinya baru berjumlah 37 nagari. Sangat sedikit. Di Padang Pariaman saja sudah 103 lebih nagari. Di daerah lain malah lebih banyak. Ini akan kita perjuangkan," ucap Refrizal.
Tingkat kemiskinan di Nagari (Desa) semakin berkurang, infrastruktur meningkat dan masyarakat semakin terberdayakan seiring dengan adanya program dana desa tersebut.
"Jadi pesan saya kepada para Walinagari, dana desa ini harus dikelola dengan baik, jangan disalahgunakan. Sebab, pengelolaan dana desa ini diawasi oleh banyak pihak. Mulai dari masyarakat, Polri, BPKP, BPK. Tidak bisa main-main," ujarnya. *