Padang, (Antaranews Sumbar) - Pemerintah Kota Padang memfasilitasi pemberian standardisasi mutu produk kepada 150 Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi dan mencetak wirausahawan baru.
"Fasilitas yang diberikan berupa pendampingan bagi pelaku UMKM untuk mendapatkan sertifikat standardisasi mutu hingga ISO," kata Wali Kota Padang Mahyeldi di Padang, Kamis.
Ia menyampaikan hal itu pada acara penyerahan bantuan sarana , prasaran dan sertifikat standardisasi mutu oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang kepada pelaku UMKM binaan.
Menurut Mahyeldi selain memberikan pendampingan Pemkot Padang juga memaksimalkan peran tenaga pendamping UMKM di setiap kelurahan sekaligus pemberian insentif dan bantuan kepada UMKM binaan.
“Tidak hanya itu kami juga memberikan bantuan peralatan produksi UMKM untuk meningkatkan daya saing UMKM sehingga omset bertambah dan naik kelas," katanya.
Wali kota juga menekankan jajaran Dinas Koperasi dan UMKM lebih meningkatkan manajemenn dalam menjalankan fungsinya sebagai agen perubahan dalam pembangunan koperasi dan UMKM di Kota Padang.
"Terutama dalam memaksimalkan tenaga pendamping UMKM dan tenaga pendamping Koperasi Jasa Keungan Syariah yang ada disetiap kelurahan sekaligus menerapkan target supaya akuntabilitas kinerja dapat terukur, "katanya.
Ia mengidentifikasi ada tiga persoalan yang kerap dihadapi UMKM yaitu modal, pasar dan manajemen.
Untuk aspek permodalan, peran tenaga pendamping diarahkan menyerap pembiayaan murah yang disediakan pemerintah seperti kredit program, dana bergulir dan pembiayaan dari koperasi
Sementara Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang Yunisman menyebutkan selain fasilitasi pembiayaan, tenaga pendamping pihaknya juga bertugas memfasilitasi peningkatan kualitas produk UMKM dan pemasaran produk UMKM.
“Saat ini kami memfasilitasi strategi pengemasan dan mendampingi produk UMKM yang potensial agar bisa masuk ke pasar daring,” katanya.
Ia menyebutkan saat ini Dinas Koperasi dan UMKM Padang membina 255 UMKM yang tergabung dalam 10 kelompok usaha masyarakat (Pokusma) di 10 kecamatan dan tiga kelompok binaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
Tiga kelompok binaan tersebut yaitu kelompok pedagang Pujasera Pantai Padang, kelompok pedagang Siti Nurbaya dan kelompok sadar wisata di Pasir Jambak.
Kemudian terdapat 150 UMKM binaan yang menerima bantuan fasilitasi standardisasi mutu produk terdiri atas 75 UMKM difasilitasi produk industri rumah tangga, 50 label halal dan 25 pendaftaran merek. (*)
"Fasilitas yang diberikan berupa pendampingan bagi pelaku UMKM untuk mendapatkan sertifikat standardisasi mutu hingga ISO," kata Wali Kota Padang Mahyeldi di Padang, Kamis.
Ia menyampaikan hal itu pada acara penyerahan bantuan sarana , prasaran dan sertifikat standardisasi mutu oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang kepada pelaku UMKM binaan.
Menurut Mahyeldi selain memberikan pendampingan Pemkot Padang juga memaksimalkan peran tenaga pendamping UMKM di setiap kelurahan sekaligus pemberian insentif dan bantuan kepada UMKM binaan.
“Tidak hanya itu kami juga memberikan bantuan peralatan produksi UMKM untuk meningkatkan daya saing UMKM sehingga omset bertambah dan naik kelas," katanya.
Wali kota juga menekankan jajaran Dinas Koperasi dan UMKM lebih meningkatkan manajemenn dalam menjalankan fungsinya sebagai agen perubahan dalam pembangunan koperasi dan UMKM di Kota Padang.
"Terutama dalam memaksimalkan tenaga pendamping UMKM dan tenaga pendamping Koperasi Jasa Keungan Syariah yang ada disetiap kelurahan sekaligus menerapkan target supaya akuntabilitas kinerja dapat terukur, "katanya.
Ia mengidentifikasi ada tiga persoalan yang kerap dihadapi UMKM yaitu modal, pasar dan manajemen.
Untuk aspek permodalan, peran tenaga pendamping diarahkan menyerap pembiayaan murah yang disediakan pemerintah seperti kredit program, dana bergulir dan pembiayaan dari koperasi
Sementara Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang Yunisman menyebutkan selain fasilitasi pembiayaan, tenaga pendamping pihaknya juga bertugas memfasilitasi peningkatan kualitas produk UMKM dan pemasaran produk UMKM.
“Saat ini kami memfasilitasi strategi pengemasan dan mendampingi produk UMKM yang potensial agar bisa masuk ke pasar daring,” katanya.
Ia menyebutkan saat ini Dinas Koperasi dan UMKM Padang membina 255 UMKM yang tergabung dalam 10 kelompok usaha masyarakat (Pokusma) di 10 kecamatan dan tiga kelompok binaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
Tiga kelompok binaan tersebut yaitu kelompok pedagang Pujasera Pantai Padang, kelompok pedagang Siti Nurbaya dan kelompok sadar wisata di Pasir Jambak.
Kemudian terdapat 150 UMKM binaan yang menerima bantuan fasilitasi standardisasi mutu produk terdiri atas 75 UMKM difasilitasi produk industri rumah tangga, 50 label halal dan 25 pendaftaran merek. (*)