Padang, (Antaranews Sumbar) - Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit berharap perhatian pemerintah pusat bisa membantu Kabupaten Kepulauan Mentawai keluar dari status tertinggal pada 2019.
"Sejumlah kementerian menunjukkan perhatian pada Mentawai dengan berbagai program bantuan. Ini menjadi harapan bagi daerah ini untuk bisa keluar dari status tertinggal," kata dia dihubungi dari Padang, Selasa.
Dari tiga daerah tertinggal di Sumbar, Mentawai dinilai paling sulit keluar dari status itu karena dari 122 daerah tertinggal di Indonesia, Mentawai berada pada peringkat 76.
Dua kabupaten lain masing-masing Kabupaten Solok Selatan berada pada peringkat 35 dan Pasaman Barat pada peringkat 33.
Namun perhatian dari pemerintah pusat untuk kabupaten kepulauan yang merupakan salah satu daerah terluar di Indonesia itu, memberikan harapan Mentawai bisa sama cepatnya dengan dua kabupaten lain untuk keluar dari status tertinggal.
Presiden Joko Widodo mengunjungi Mentawai pada 2015, setelah bencana tsunami dan memberikan perhatian lebih pada kabupaten itu.
Setelah itu beberapa orang menteri juga mengunjungi daerah yang memiliki keindahan alam dan potensi wisata luar biasa itu.
Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan saat mininjau langsung Februari 2018 mengatakan, pemerintah berkomitmen menjadikan Kabupaten Kepulauan Mentawai menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) untuk meningkatkan jumlah wisatawan yang datang.
Menkopolhukam Wiranto juga mengirimkan Tim Desk Wilayah Perbatasan dan Pulau-Pulau Kecil Terluar untuk meninjau pelaksanaan program di pulau terluar yang berpenghuni selama 2017.
Ada enam kriteria dan 27 indikator yang menjadi acuan daerah dikatakan tertinggal. Enam kriteria itu masing-masing perekonomian masyarakat, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, kemampuan keuangan daerah, aksesibilitas dan karakteristik daerah.
Sesuai RPJMN dari 122 daerah tertinggal saat ini, sekitar 80 diantaranya bisa keluar dari status itu pada 2020.
Tiga kabupaten tertinggal di Sumbar diharapkan masuk dalam 80 daerah tersebut.
"Sejumlah kementerian menunjukkan perhatian pada Mentawai dengan berbagai program bantuan. Ini menjadi harapan bagi daerah ini untuk bisa keluar dari status tertinggal," kata dia dihubungi dari Padang, Selasa.
Dari tiga daerah tertinggal di Sumbar, Mentawai dinilai paling sulit keluar dari status itu karena dari 122 daerah tertinggal di Indonesia, Mentawai berada pada peringkat 76.
Dua kabupaten lain masing-masing Kabupaten Solok Selatan berada pada peringkat 35 dan Pasaman Barat pada peringkat 33.
Namun perhatian dari pemerintah pusat untuk kabupaten kepulauan yang merupakan salah satu daerah terluar di Indonesia itu, memberikan harapan Mentawai bisa sama cepatnya dengan dua kabupaten lain untuk keluar dari status tertinggal.
Presiden Joko Widodo mengunjungi Mentawai pada 2015, setelah bencana tsunami dan memberikan perhatian lebih pada kabupaten itu.
Setelah itu beberapa orang menteri juga mengunjungi daerah yang memiliki keindahan alam dan potensi wisata luar biasa itu.
Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan saat mininjau langsung Februari 2018 mengatakan, pemerintah berkomitmen menjadikan Kabupaten Kepulauan Mentawai menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) untuk meningkatkan jumlah wisatawan yang datang.
Menkopolhukam Wiranto juga mengirimkan Tim Desk Wilayah Perbatasan dan Pulau-Pulau Kecil Terluar untuk meninjau pelaksanaan program di pulau terluar yang berpenghuni selama 2017.
Ada enam kriteria dan 27 indikator yang menjadi acuan daerah dikatakan tertinggal. Enam kriteria itu masing-masing perekonomian masyarakat, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, kemampuan keuangan daerah, aksesibilitas dan karakteristik daerah.
Sesuai RPJMN dari 122 daerah tertinggal saat ini, sekitar 80 diantaranya bisa keluar dari status itu pada 2020.
Tiga kabupaten tertinggal di Sumbar diharapkan masuk dalam 80 daerah tersebut.