Jakarta, (Antara) - Kementerian Dalam Negeri, Jumat, secara resmi menyerahkan data agregat kependudukan per kecamatan (DAK2) kepada KPU guna keperluan pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak 2015. Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Irman mengatakan DAK2 tersebut diperlukan bagi KPU untuk menghitung jumlah dukungan sebagai syarat calon kepala daerah perseorangan. "DAK2 ini akan digunakan KPU untuk menentukan jumlah dukungan calon perseorangan dalam rangka pilkada serentak. DAK2 yang diserahkan ini jumlahnya 308 kabupaten-kota untuk kebutuhan penyelenggaraan pilkada serentak di sembilan provinsi, 224 kabupaten dan 36 kota," kata Irman. Irman menjelaskan berkas DAK2 yang diserahkan untuk kepentingan pilkada serentak gelombang pertama tersebut berbeda dengan pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD tahun lalu. "Jadi yang diserahkan ini berbeda dengan DAK2 Pileg tahun 2014 lalu. Setelah ini, Kemendagri juga akan menyerahkan DP4 (daftar penduduk potensial pemilih) pada Juni mendatang untuk keperluan pilkada serentak," tambahnya. Sementara itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum Husni Kamil Manik mengapresiasi upaya Pemerintah, dalam hal ini Kemendagri, yang menyerahkan berkas DAK2 lebih cepat dari tenggat peraturan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota. Husni juga mengatakan bentuk berkas yang juga diserahkan dalam bentuk data "soft copy" membantu KPU dalam menghitung jumlah syarat dukungan bagi calon perseorangan. "Kali ini kami mendapatkan data hard copy dan soft copy yang terekam di cakram padat dalam bentuk hard disc external. Ini akan memudahkan kami dalam mendistribusikan data ke KPU provinsi, kabupaten dan kota melalui aplikasi yang sudah kami miliki dan gunakan selama ini," kata Husni. Acara penyerahan DAK2 yang digelar di Gedung Kemendagri itu dihadiri Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Dirjen Dukcapil Irman, dan para staf ahli menteri serta dirjen di lingkungan Kemendagri. Sedangkan dari pihak penyelenggara pemilu hadir pula Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay, Komisioner Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Komisioner Ida Budhiati, Ketua Bawaslu Muhammad dan Anggota Nasrullah. (*/sun)