Jakarta, (Antara) - Komisi II DPR RI mendesak Kementerian Sekretariat Negara menyelesaikan permasalahan terkait aset negara yang dikelola kementerian tersebut agar bisa mengoptimalkan pendapatan negara. "Kami meminta Kementerian Setneg segera menyelesaikan permasalahan aset negara yang dikelola kementerian tersebut," kata Ketua Komisi II DPR RI Rambe Kamarul Zaman di Ruang Rapat Komisi II DPR, Jakarta, Senin. Hal itu dikatakan Rambe saat membacakan rekomendasi Komisi II DPR RI hasil Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Setneg. Rambe mengatakan Komisi II DPR RI meminta Kementerian Setneg berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Namun Rambe menekankan perlu pembicaraan tersendiri untuk menyelesaikan permasalahan aset negara sampai terbentuknya peraturan perundang-undangan tentang aset negara. "Kami meminta Kemensetneg berkoordinasi dengan Kemenkeu. Perlu pembicaraan tersendiri sampai terbentuknya perundang-undangan tentang aset negara," ujarnya. Rekomendasi kedua, menurut dia, meminta Kemensetneg menjalankan dengan konsisten dan optimal seluruh catatan yang diberikan anggota Komisi II DPR RI terkait aset negara. Selain itu, menurut dia, Komisi II mendesak Setneg merancang sinkronisasi administrasi tertib hukum aturan perundang-undangan agar tidak tumpang tindih. "Misalnya Perpres agar tidak tumpang tindih dengan aturan di atasnya, dengan menggunakan teknologi informasi. Sinkronisasi itu sesuai dengan lingkup kewenangan Setneg," katanya. Keempat, menurut dia, Komisi II DPR RI dapat menerima realisasi anggaran Kemensetneg yang mencapai 85,23 persen dan penyerapannya. Namun, Komisi II meminta Setneg mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak. Menteri Sekretaris Negara Pratikno dalam RDP dengan Komisi II DPR RI mengatakan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang dicapai kementeriannya selama 2014 mencapai Rp362,2 miliar. "Target PNBP 2014 senilai Rp258,1 miliar dan realisasinya mencapai Rp362,2 miliar," katanya. Sementara itu alokasi anggaran belanja Setneg pada 2014 senilai Rp2,4 triliun dan realisasi mencapai Rp2 triliun atau sebesar 85,23 persen. (*/jno)