Dede Yusuf: Penyelenggaraan Pilkada harus Optimal
Minggu, 7 September 2014 6:38 WIB
Jakarta, (Antara) - Mantan Wakil Gubernur Jawa Barat Dede Yusuf Effendi menegaskan, pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang optimal dan tidak boros anggaran bisa membantu peningkatan sektor lainnya di antaranya pelayanan publik karena sisa anggaran yang dihemat dapat dialokasikan untuk hal tersebut.
"Intinya bukan soal pilkada langsung atau dipilih DPRD, karena kedua-duanya merupakan bentuk demokrasi. Namun bagaimana kita bisa menghemat anggaran pemilihan kepala daerah yang kemudian bisa dikonversi menjadi anggaran pelayanan publik lainnya seperti bidang kesehatan atau pengurangan angka kemiskinan," katanya menjawab pertanyaan Antara di Jakarta, Minggu.
Anggota DPR RI terpilih asal Partai Demokrat itu mengatakan, yang terpenting adalah bagaimana mengoptimalkan pelaksanaan pilkada sehingga tidak memakan anggaran yang besar sehingga bisa digunakan untuk sektor lainnya.
Dalam beberapa pekan terakhir ini sejumlah kalangan mendukung dan menolak ide mengenai pelaksanaan pemilihan kepala daerah baik gubernur, bupati dan wali kota yang semula pemilihan langsung menjadi pemilihan tidak langsung melalui mekanisme DPRD.
Sebelumnya Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Indonesia Andrinov Chaniago mengatakan, proses pemilihan bupati dan wali kota dapat dilakukan melalui mekanisme di DPRD namun harus diikuti dengan transparansi dan akuntabilitas sistem.
"Untuk pemilihan bupati dan wali kota oleh DPRD saya setuju, asal mekanismenya dibuat akuntabel, transparan dan memerhatikan pendapat publik," kata Andrinov kepada Antara di Jakarta, Jumat (5/9).
Ia mengatakan bila dilihat secara makro, pemilihan bupati dan wali kota yang dilakukan oleh DPRD tersebut tidak akan merugikan rakyat. Meski demikian ia mengingatkan akuntabel, transparansi serta sesuai dengan aspirasi publik harus menjadi kunci utama.
Walaupun ia setuju dengan pemilihan bupati dan wali kota dilakukan oleh DPRD, namun untuk pemilihan gubernur, Andrinov sepakat dengan sebagian besar pendapat pengamat bahwa mekanismenya harus tetap pemilihan langsung seperti yang telah dilakukan saat ini. (*/jno)
Pewarta : 172
Editor :
Copyright © ANTARA 2026
Terkait
Penyaluan bansos tahap pertama tetap melalui bank Himbara dan Pos Indonesia
23 January 2026 23:24 WIB
Kepala LPP TVRI Sumbar paparkan ketentuan informasi publik dalam konteks digital
04 December 2025 19:21 WIB
Terpopuler - Polhukam
Lihat Juga
Legislator: Percepat Pembangunan Gedung Rehabilitasi Pecandu Narkoba
08 January 2018 18:30 WIB, 2018
Kapolres Padang Pastikan Pilkada Jadi Prioritas Pengamanan Tahun Ini
06 January 2018 14:03 WIB, 2018
Demi Rp100 Juta, Tiga Kurir Ini Nekat Bawa 1,3 Ton Ganja dari Aceh ke Jakarta
04 January 2018 19:49 WIB, 2018
Kejari Pesisir Selatan Nyatakan Tidak Pernah Terima Tembusan Diversi Lakalantas
04 January 2018 17:53 WIB, 2018