Jakarta, (Antara) - Kubu pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa mengingatkan teguran Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) kepada KPU RI terkait verifikasi faktual partai politik peserta pemilu beberapa waktu lalu, menunjukkan lembaga itu bisa salah dalam proses Pilpres 2014. "KPU pernah ditegur keras DKPP waktu verifikasi (faktual) partai politik peserta pemilu. Ini menunjukkan KPU bisa salah (dalam proses Pilpres)," kata Juru bicara Tim Kampanye Nasional pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Andre Rosiade di Jakarta, Selasa. Dia juga mengatakan bahwa sebelumnya DKPP pernah memecat ratusan pelaksana penyelenggara pemilu di seluruh Indonesia. "Fakta itu bisa dicari di Google, rekan-rekan media sendiri yang membuat beritanya," ucap Andre. Andre mengatakan pihaknya akan membuktikan kecurangan yang terjadi selama proses Pilpres 2014 baik melalui gugatan di Mahkamah Konstitusi maupun pengaduan atas pelanggaran kode etik komisioner KPU ke DKPP. "Sebagai anggota timkamnas, kami melihat memang sangat luar biasa kecurangan yang ada, mulai penggelembungan suara hingga penyusutan suara. Itu semua akan kami buktikan," tegas dia. Andre mengatakan DKPP sendiri selama ini merupakan lembaga yang bisa dipercaya. Dia berharap Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie bersama jajarannya bisa konsisten bekerja sesuai nilai kebenaran dan keadilan. "Kami harap DKPP tidak ragu menghukum anggota KPU yang menyalahkan wewenang (dalam proses Pilpres)," ujar dia. Sebelumnya kubu Prabowo-Hatta menempuh beragam cara untuk membuktikan adanya kecurangan dalam proses pelaksanaan Pilpres. Selain mengajukan gugatan hasil Pilpres ke MK, serta mengadukan komisioner KPU ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), tim Prabowo-Hatta juga berencana membentuk Pansus Pilpres melalui partai koalisi merah putih di DPR, demi mengusut kecurangan dalam Pilpres. (*/jno)