Surabaya, (Antara) - Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Eko Wiratmiko membantah bahwa anak buahnya yang menjadi bintara pembina desa (babinsa) di Kecamatan Waru, Sidoarjo telah memihak capres tertentu dengan membantu pemasangan baliho Capres-Cawapres Prabowo-Hatta. "Anak buah saya sudah bekerja siang-malam memantau keamanan untuk pilpres, tapi justru dituduh ikut membantu memasang baliho, karena itu saya langsung cek kebenarannya ke kelurahan dan panwascam, ternyata tidak ada itu," katanya kepada pers di Makodam V/Brawijaya, Surabaya, Senin. Setelah melakukan pertemuan dengan Danrem 084/BJ Kolonel Arh Nisan Setiadi, jenderal berbintang dua itu mengaku prihatin dengan laporan pensiunan TNI Tubagus Hasanuddin kepada media massa, padahal fakta yang ada belum tentu benar. "Kalau hanya melihat dari jauh orang yang berpakaian doreng, saya kira aktivis Pemuda Pancasila juga berpakaian doreng (Pemuda Pancasila di Jatim mendukung Prabowo-Hatta), apalagi kalau beliau itu pensiunan TNI mestinya melapor ke saya, bukan melapor ke pers atau parpol," katanya. Menurut dia sesama anggota TNI yang saling melapor itu justru akan menjatuhkan kredibilitas TNI. "Padahal, kalau dia melapor, saya pasti akan langsung menindak sesuai dengan aturan, karena kalau saling melapor antarsesama TNI akan mengorbankan TNI itu sendiri," katanya. Dalam kesempatan itu, Pangdam V/Brawijaya itu mengharapkan sesama anggota TNI tetap menjaga jiwa korsa. "Jangan hanya saat menjadi komandan meminta anak buah untuk solid tapi sekarang justru saling membuka aib dan gontok-gontokan," katanya. Ia menjamin jajaran TNI di Jatim mulai dari dirinya hingga danrem, dandim, hingga babinsa tetap netral dalam Pilpres 2014. "PNS dan keluarga TNI boleh memihak tapi tidak boleh ikut kampanye," katanya. Oleh karena itu, dirinya sempat mencabut baliho capres tertentu yang terpasang di rumah dinas TNI di Malang. "Jangan coba-coba memasang baliho di rumah dinas atau di rumah purnawirawan yang menempati rumah dinas, karena asrama TNI harus bersih dari baliho-baliho parpol," katanya. Ia menambahkan pihaknya akan menindak tegas anggotanya yang terbukti secara hukum melanggar aturan tentang netralitas TNI sesuai dengan aturan yang berlaku. Menanggapi tuduhan Babinsa Waru tidak bersikap netral, anggota Panwaslu Waru Miftahul Ulum yang hadir dalam pertemuan itu menegaskan bahwa tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh Babinsa. "Semua itu hanya isu. Mestinya, bila ada pelanggaran dalam Pemilu harus melapor ke Panwaslu, bukan ke polisi atau malah ke media massa," katanya. Terkait pengamanan Pilpres 2014, Pangdam Brawijaya menyatakan pihaknya telah menyiapkan 2.500 personel untuk mewujudkan Pilpres yang aman. "Tapi, kalau jumlahnya kurang pun, kami siap," katanya. Sementara itu, Danrem 084/BJ Kolonel Arh Nisan Setiadi menjelaskan kendaraan yang diterima oleh Kodam V/Brawijaya yang didistribusikan ke korem, kodim, hingga babinsa itu merupakan dukungan dari Kasad untuk kelancaran operasional tugas, terutama untuk menyukseskan Pemilu dan Pilpres. "Tapi, isu yang beredar menyebutkan bahwa kendaraan-kendaraan tersebut merupakan dukungan salah satu parpol. Itu tidak benar, karena TNI itu hanya membantu Polri dalam pengamanan Pilpres," katanya. Pilpres 2014 yang akan berlangsung pada 9 Juli itu diikuti dua pasangan calon yakni Prabowo Subianto - Hatta Rajasa dan Joko Widodo - Jusuf Kalla. (*/jno)