Jakarta, (Antara) - Calon Wakil Presiden Hatta Rajasa menyatakan isu keterlibatan anggota TNI yang ditugaskan menjadi Bintara Pembina Desa (Babinsa) dalam Pilpres 2014, mengada-ada. "Mereka (TNI) profesional, tidak ada yang bisa mengatur-ngatur," katanya seusai kampanye di Serang, Banten, Kamis. Ia menegaskan isu yang dilontarkan itu merupakan praktik pecah belah. "Jangan seret-seret polisi dan tentara," katanya. Direktur Eksekutif Pusat Kajian Trisakti Fahmi Habcy menyarankan agar Tim Sukses Joko Widodo-Jusuf Kalla mengirimkan surat protes resmi kepada TNI, KPU, Bawaslu, dan Presiden terkait dugaan keterlibatan Babinsa dalam mempengaruhi pilihan warga. "Dibiarkan akan jadi kebablasan, karena Jakarta saja seperti ini, bagaimana di daerah-daerah luar Jawa? Membiarkan tindakan oknum TNI ini akan sangat mencoreng citra TNI yang telah dibangun sangat reformis sekaligus menempatkan TNI dalam posisi berhadapan dengan rakyat seperti sebelum 1998. Kita sayang TNI, mari kita jaga bersama," kata Fahmi di Jakarta, Kamis. Fahmi mengatakan adanya dugaan keterlibatan Babinsa dalam mendata pemilih Pilpres dan preferensi pilihannya menimbulkan keraguan tentang netralitas TNI/Polri sebagaimana telah dinyatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono beberapa waktu lalu. "Pilpres 2014 ini hendaklah berjalan dengan jujur, adil, dan profesional," katanya. Ia berharap Presiden Yudhoyono menunjukkan ketegasannya dengan menindak oknum Babinsa dan atasan-atasannya yang terlibat dalam kegiatan itu. "Keberhasilan pilpres ini akan menentukan kualitas demokrasi Indonesia, juga meningkatkan citra pemerintahan SBY di mata internasional di penghujung kekuasannya. Bukankah itu yang menjadi impian SBY," kata Fahmi. (*/sun)