Menko: Subsidi Kepada Barang Tidak Tepat

Jakarta, (Antara) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Chairul Tanjung mengatakan subsidi yang diberikan kepada barang tidak akan tepat dan rentan penyimpangan sehingga yang paling tepat adalah subsidi diberikan langsung kepada masyarakat. "Saya melihat subsidi itu jangan diberikan dalam bentuk barang. Contohnya, subsidi BBM, lebih dari separuh yang menikmati itu, yang orang kaya yang tidak layak menerima subsidi," kata Chairul setelah berdialog dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) di Jakarta, Rabu. "Lebih dari 50 persen pengguna BBM bersubsidi itu justru masyarakat mampu. Itu bukti subsidi barang itu rentan penyalahgunaan," ucapnya. Konsumsi BBM bersubsidi yang melonjak pada kuartal I/2014 telah mengakibatkan pembengkakan pada belanja negara dan defisit anggaran di APBN 2014. Selain penyimpangan konsumsi BBM bersubsidi, Chairul juga menyebut banyaknya penyelewengan pupuk bersubsidi, semakin membuktikan bahwa kebijakan pemberian subsidi melalui komoditas sudah saatnya diganti. "Lebih baik subsidi itu langsung ke orang. Orang miskin dan orang hampir miskin diberikan subsidi," katanya. Dengan begitu, kata dia, pemerintah cukup menjaga stabilitas harga komoditi di pasaran, dan masyarakat yang telah diberikan subsidi akan mampu membeli komoditi tersebut. Meskipun demikian, Chairul, yang baru menjabat sebagai Menko Ekonomi sejak Mei ini, mengatakan dirinya tidak akan mampu berbuat banyak untuk mengubah kebijakan subsidi. Dalam waktu kepemimpinanya selama lima bulan hingga pemerintahan berganti pada Oktober 2014, dia akan menyiapkan dasar-dasar kebijakan pemerintah mengenai subsidi, yang diharapkan dapat dieksekusi oleh pemerintahan baru. "Itu membutuhkan revolusi yang besar sekali. Kebijakannnya pun lebih ke politik. Itu hanya bisa dilakukan pemerintah baru," ucapnya. Pemerintah telah mengajukan RAPBN-Perubahan 2014 ke Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam RAPBN-P itu, pagu belanja subsidi BBM naik Rp74,3 triliun, menjadi Rp285 triliun , dari pagu yang ditetapkan dalam APBN sebesar Rp210,7 triliun. Sebelumnya, Menteri Keunangan Chatib Basri mengatakan pemerintah sedang mempertimbangkan seluruh opsi untuk mengendalikan belanja subsidi, sebagai upaya untuk menekan belanja subsidi BBM, Sementara itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) masih mengkaji opsi untuk menekan konsumsi BBM bersubsidi, salah satunya wacana untuk melarang pembelian BBM bersubsidi pada Sabtu dan Minggu. (*/sun)