AS Pertimbangkan Apakah akan Tutup Kedutaannya di Libya

Selasa, 20 Mei 2014 07:10 WIB

Washington, (Antara/AFP) - Washington sedang memantau erat meningkatnya kekerasan di Libya, tetapi belum memutuskan apakah akan memerintahkan penutupan kedutaan besarnya di Tripoli, kata seorang pejabat Amerika Serikat Senin. Orang-orang bersenjata Libya menyerbu parlemen di Tripoli selatan Minggu, dipicu serangan anti-kubu Islam yang diluncurkan oleh seorang jenderal pembangkang di timur Kota Benghazi. "Kami masih sangat prihatin dengan kekerasan selama akhir pekan di Tripoli dan Benghazi," kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Jen Psaki, dan menyerukan kepada semua pihak untuk "menahan diri dari kekerasan." Sementara Arab Saudi pada Senin menutup kedutaannya di Tripoli dan mengevakuasi para diplomatnya, Psaki mengatakan: "Kami telah membuat tidak ada keputusan untuk memindahkan salah satu dari personil kami dari Libya." Amerika Serikat telah memantau secara erat kejadian-kejadian di Libya sejak mendiang dubes Chris Stevens, dan tiga orang Amerika lainnya tewas dalam serangan militan tahun 2012 pada misi diplomatik AS di Benghazi. Misi, yang rusak parah akibat kebakaran, ditutup di tengahserangan, dan para staf kedutaan di Tripoli dikurangi ke tingkat darurat. Duta besar baru Deborah Jones tiba di Libya pada pertengahan 2013, tetapi Senin menulis di Twitter bahwa dia sedang "dalam wisata keluarga. Mengamati #Libya dengan berat hati dan berdoa solusi abadi segera muncul." "Kompromi yang diperlukan (tetapi #NoRoomForTerrorism)," tambahnya dalam pesan di Twitter-nya. Seorang pejabat Departemen Luar Negeri mengonfirmasi AFP bahwa duta besar telah meninggalkan tempat sebelum kerusuhan akhir pekan, dan bahwa kedutaan isaat ini beroperasi seperti "biasanya" dan tidak pada setiap keberangkatan disahkan atau diperintahkan. Jones, seorang diplomat veteran dan mantan duta besar untuk Kuwait, berikrar selama pengambilan sumpahnya Juni lalu untuk berdiri dengan Libya ketika bergerak ke arah demokrasi. "Rakyat Libya bertahan selama 42 tahun diperintah dengan intimidasi. Mereka berani mengalahkan diktator dan kini bertekad untuk mengalami pemerintahan dengan perwakilan," katanya. Psaki mengatakan baik Presiden Barack Obama dan Menteri Luar Negeri John Kerry teelah diberitahu tentang situasi, dan menambahkan: "keselamatan dan keamanan warga Amerika dan personil AS di luar negeri adalah prioritas utama kami." "Situasi di lapangan jelas bisa berubah cepat, dan jadi kita akanmengevaluasi serta terus memperbarui postur kedutaan sesuai kebutuhan," tambah Psaki. Serangan pada misi di Benghazi mengguncang kampanye presiden 2012,dan Republik masih memunculkan pertanyaan menuduh pemerintahan Obamaterlibat menutup-nutupi siapa yang berada di balik serangan tersebut.(*/sun)