PGRI Desak Pemerintah Perbaiki Pelaksanaan Ujian Nasional

Jakarta, (Antara) - Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB-PGRI) mendesak pemerintah untuk memperbaiki pelaksanaan Ujian Nasional khususnya jenjang SMP sederajat dan SMA sederajat karena masih bermasalah dengan persoalan pemberian bobot nilai yang berlebihan. "Kami minta Ujian Nasional sebagai sistem penilaian akhir bagi siswa untuk ditinjau kembali karena hasil kajian membuktikan pelaksanaan UN tidak berdampak pada peningkatan mutu pendidikan," kata Ketua PB PGRI Sulistiyo saat menyampaikan hasil Rapat Koordinasi PGRI seluruh Indonesia di Jakarta, Senin. Lebih lanjut Sulistiyo meminta agar pelaksanaan ujian nasional di masa yang akan datang agar terus diperbaiki secara serius dan komprehensif sebab kenyataannya hasil UN menunjukkan mutu kelulusan yang semu, bahkan di beberapa daerah menghasilkan prestasi pendidikan politis dan bukan seperti yang diharapkan pendidikan akademis edukatif. "Mengapa politis sebab guru-guru dan siswa dipaksa untuk melakukan ketidakjujuran. Terutama sekolah-sekolah di daerah jiwa sportivitas para guru dan siswa sudah tergerus dan sungguh sangat memprihatinkan," katanya. Bila banyak diberitakan ada guru-guru yang terlibat dalam proses kecurangan dalam pelaksanaan Ujian Nasional, maka tidak bisa kesalahan ditimpakan sepenuhnya kepada guru sebab guru dipaksa melakukan tindakan yang bertentangan dengan hati nurani semata-mata demi gengsi daerah, katanya. "PGRI tidak berhenti mengingatkan kepada para guru agar bertindak jujur dalam menjalankan tugasnya karena mereka memiliki tanggung jawab moral mendidik generasi bangsa. Bagi siswa yang terpaksa ikut melakukan kecurangan menjadi ancaman karena sudah tertanam sifat koruptif dalam dirinya dan kita khawatirkan akan terbawa hingga dewasa nanti," katanya. Lebih lanjut Sulistiyo meminta kepada para pejabat pemerintah agar tidak memaksakan guru untuk memenuhi ambisinya sehingga guru selalu berada di bawah tekanan untuk melakukan tindakan tidak sportif. Dari tahun ke tahun, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan selalu mengumumkan hasil Ujian Nasional dan hasilnya selalu mendekati baik. "Pemerintah boleh berbangga dengan hasil pelaksanaan UN yang diumumkan, tetapi di sisi lain pemerintah perlu menyadari bahwa tidak ada korelasi antara hasil UN dengan peningkatan mutu pendidikan. Kenyataannya disparitas mutu masih terus terjadi antara satu daerah dengan daerah lain di Tanah Air," katanya. Terkait dengan pelaksanaan Kurikulum 2013, Sulistiyo mengatakan PGRI menyatakan keprihatinan yang mendalam karena buku-buku yang akan digunakan belum tersedia. "Kami khawatir janji-janji pemerintah tidak akan ditepati," ujarnya. Sulistiyo berharap pemerintah betul-betul melakukan pemantauan dan pendampingan kepada guru agar kurikulum berjalan sesuai tujuan. "Kami harap pemerintah benar-benar melakukan pembimbingan terhadap guru secara serius, sesuai semangatnya. Bukan sekadar formalitas," tuturnya. Meski guru menjadi ujung tombak penerapan Kurikulum 2013, Sulistiyo meminta pemerintah untuk tidak menyalahkan guru apabila belum terjadi perubahan secara signifikan. "Kalau guru tidak berhasil, kami berharap pemerintah tidak menyalahkan guru. Karena itu, evaluasi perlu dilakukan baik jangka pendek maupun jangka panjang, untuk melihat perkembangannya," katanya. (*/sun)