Jakarta, (Antara) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI terus melakukan kajian terhadap dua aspek yang selama ini dianggap belum dipenuhi oleh investor sekaligus pengembang proyek monorel, yaitu PT Jakarta Monorail (JM). "Mengenai kelanjutan monorel, sampai dengan saat ini masih ada dua aspek yang belum terjawab oleh PT JM dan harus terus kita kaji, yaitu aspek realistis dan sustainability," kata Asisten Sekretaris Daerah bidang Perekonomian Hasan Basri Saleh di Jakarta, Rabu. Menurut dia, kedua aspek tersebut sangat penting karena pihaknya tidak ingin pembangunan monorel berhenti di tengah jalan atau tiba-tiba berhenti beroperasi setelah diresmikan. "Itulah yang kita mau. Pembangunan monorel tidak boleh mangkrak dan pengoperasiannya pun harus berkelanjutan, jangan sampai berhenti tiba-tiba. Makanya dua aspek itu terus kita kaji," ujar Hasan. Kemudian, dia menuturkan dari segi aspek realistis, PT JM harus bersikap realistis terhadap adanya perubahan desain jalan di jalan-jalan yang akan dilalui monorel nantinya. Dia menyebutkan salah satu perubahan disain tata ruang yang akan terjadi, yaitu pada Jalan Layang Non Tol (JLNT) Kampung Melayu-Tanah Abang. "Pembangunan monorel sudah direncanakan sebelum ada pembangunan JLNT, sehingga otomatis desainnya berubah. Kita minta PT JM realistis dengan desain maupun teknis pembangunannya," tutur Hasan. Sementara itu, dia mengungkapkan untuk tiang-tiang pancang yang dulu direncanakan sebagai jalur busway layang (elevated busway) harus tetap digunakan sebagai jalur transportasi massal jenis apapun. "Tiang-tiang itu kan sudah terlanjur berdiri, dan kita butuh transportasi massal. Jadi, apapun jenis transportasinya, tiang-tiang itu harus dimanfaatkan dengan baik," ungkap Hasan.(*/sun)
Berita Terkait
PDIP minta pemerintah kaji ulang rencana kenaikan PPN 12 persen
Senin, 23 Desember 2024 10:42 Wib
Kemenag masih kaji pemberlakuan sertifikasi bagi pendakwah
Rabu, 11 Desember 2024 17:20 Wib
KPU kaji penyebab turunnya tingkat partisipasi Pilkada Sumbar
Minggu, 8 Desember 2024 16:43 Wib
Komisi VII DPR minta pemerintah kaji ulang penerapan PPN 12 persen
Sabtu, 7 Desember 2024 4:42 Wib
Menaker: Pemerintah sedang kaji penetapan upah minimum
Jumat, 8 November 2024 17:31 Wib
Indonesia kaji secara matang untung-rugi keikutsertaan RI di BRICS
Kamis, 31 Oktober 2024 20:21 Wib
KPU RI kaji dua Putusan MK soal syarat pencalonan calon kepala daerah
Rabu, 21 Agustus 2024 9:05 Wib
Pemkot Padang akan kaji persoalan kekeringan yang dialami warga
Selasa, 6 Agustus 2024 19:07 Wib